Mujadalah Kiai Kampung Dorong Keterlibatan Swasta Tangani Kayu Gelondongan Pasca Bencana
Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:47 WIB
Berangkat dari pertimbangan tersebut, serta untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak, Mujadalah Kiai Kampung Indonesia mengajukan usulan resmi kepada pemerintah.
Wahyu mengatakan, pertama, pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.
"Kedua, kayu yang ada diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, ketiga, pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Keempat, pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta diawasi oleh pihak berwenang untuk menghindari penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Manfaat dari skema tersebut, MKK menegaskan bahwa dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak, menghindari potensi gangguan terhadap tugas-tugas negara lainnya, memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Dan menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana," jelas Wahyu.
MKK meyakini bahwa model kerja sama ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat, sekaligus memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran.
Wahyu mengatakan, pertama, pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.
"Kedua, kayu yang ada diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, ketiga, pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Keempat, pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta diawasi oleh pihak berwenang untuk menghindari penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Manfaat dari skema tersebut, MKK menegaskan bahwa dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak, menghindari potensi gangguan terhadap tugas-tugas negara lainnya, memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Dan menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana," jelas Wahyu.
MKK meyakini bahwa model kerja sama ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat, sekaligus memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran.
Lihat Juga :