Perkuat Integritas Data, Sekretaris BSKDN: Standar-Metadata Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi
Sabtu, 06 Desember 2025 - 10:05 WIB
Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean membuka Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Foto: Ist
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, serta integritas informasi di lingkungan BSKDN. Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean saat membuka Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jumat (5/12/2025).
Noudy menjelaskan kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.
Baca juga: Kemendagri Tekankan Keterbukaan Informasi Publik Tanggung Jawab Bersama
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy.
Menurut dia, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Dia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.
Noudy menjelaskan kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.
Baca juga: Kemendagri Tekankan Keterbukaan Informasi Publik Tanggung Jawab Bersama
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy.
Menurut dia, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Dia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.
Lihat Juga :