Komdigi Minta Humas Pemerintah Siaga Krisis di Dunia Digital
Kamis, 13 November 2025 - 22:55 WIB
“Kecepatan penting, tetapi tanpa akurasi justru menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, akurasi tanpa respons cepat memberi ruang bagi narasi liar membentuk opini,” ujar Fifi, Rabu (12/11/2025).
Menurut dia, keseimbangan ketiganya menjadi kunci komunikasi publik yang efektif di era media sosial. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet nasional telah melampaui 80 persen.
Survei Komunikasi Global University of Southern California memperkirakan, pada 2030 media sosial akan menjadi kanal komunikasi paling relevan. Kondisi itu membuat humas pemerintah harus lebih tanggap terhadap risiko krisis akibat hoaks, disinformasi, dan ketidaktepatan informasi.
Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Latief Siregar menilai isu-isu pemerintah cenderung cepat membesar di media sosial karena ekspektasi masyarakat tinggi terhadap otoritas negara. Kekecewaan publik mudah terakumulasi, sehingga isu kecil bisa berubah menjadi krisis.
Untuk menghadapi situasi itu, Latief memperkenalkan pendekatan PRIME yakni Prepare, Response, Intercept, Message, dan Engage. Reputasi pemerintah tidak hanya dibentuk oleh fakta, tetapi juga oleh persepsi publik dan kemampuan merespons dengan cepat. “Krisis komunikasi perlu dikelola sebelum meluas menjadi krisis kepercayaan,” katanya.
Menurut dia, keseimbangan ketiganya menjadi kunci komunikasi publik yang efektif di era media sosial. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet nasional telah melampaui 80 persen.
Survei Komunikasi Global University of Southern California memperkirakan, pada 2030 media sosial akan menjadi kanal komunikasi paling relevan. Kondisi itu membuat humas pemerintah harus lebih tanggap terhadap risiko krisis akibat hoaks, disinformasi, dan ketidaktepatan informasi.
Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Latief Siregar menilai isu-isu pemerintah cenderung cepat membesar di media sosial karena ekspektasi masyarakat tinggi terhadap otoritas negara. Kekecewaan publik mudah terakumulasi, sehingga isu kecil bisa berubah menjadi krisis.
Untuk menghadapi situasi itu, Latief memperkenalkan pendekatan PRIME yakni Prepare, Response, Intercept, Message, dan Engage. Reputasi pemerintah tidak hanya dibentuk oleh fakta, tetapi juga oleh persepsi publik dan kemampuan merespons dengan cepat. “Krisis komunikasi perlu dikelola sebelum meluas menjadi krisis kepercayaan,” katanya.
Lihat Juga :