Kejagung Kembalikan Rp13,25 Triliun ke Negara, Pakar Hukum: Implementasi Pernyataan Presiden

“Penegak hukum di bawah Presiden, baik kejaksaan maupun polisi bekerja keras dan terbuka. Itu bagus,” tuturnya.

Dia menilai penggunaan uang pengembalian kerugian negara tersebut tidak bisa langsung digunakan. Dia menjelaskan, penggunaan uang tersebut tidak bisa sembarangan karena tetap harus masuk dalam APBN.

“Ini masuk kategori pendapatan negara nonpajak, sehingga dikeluarkannya pun tetap harus lewat rencana di APBN juga,” pungkasnya.