Legislator Golkar Apresiasi Program Penghapusan Tunggakan KUR untuk UMKM
Rabu, 15 Oktober 2025 - 14:01 WIB
Legislator dari Dapil Kalimantan Timur ini juga mendukung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik sekitar Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia untuk ditempatkan di bank-bank nasional. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat likuiditas dan memperluas pembiayaan bagi sektor mikro. “Dana besar ini harus benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hanya berputar di kalangan korporasi besar,” tuturnya.
Meski demikian, Sarifah mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan transparansi agar kebijakan ini tidak menimbulkan moral hazard. Ia menekankan bahwa penentuan debitur yang layak mendapat penghapusan utang harus berbasis data dan dilakukan secara objektif. “Kita ingin keadilan, bukan penyalahgunaan. Program ini harus tepat sasaran,” ujarnya.
Sarifah Suraidah yang juga Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltim ini menegaskan, integrasi kebijakan fiskal dan perbankan ini harus menjadi momentum memperkuat daya saing UMKM dan ekonomi rakyat. Ia menyampaikan dukungan penuh DPR terhadap langkah pemerintah menata ulang sistem pembiayaan mikro secara berkeadilan.
“Inilah bukti keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Jika dijalankan dengan transparansi dan niat tulus, ini akan menjadi tonggak pemulihan ekonomi kerakyatan 2025,” pungkasnya.
Meski demikian, Sarifah mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan transparansi agar kebijakan ini tidak menimbulkan moral hazard. Ia menekankan bahwa penentuan debitur yang layak mendapat penghapusan utang harus berbasis data dan dilakukan secara objektif. “Kita ingin keadilan, bukan penyalahgunaan. Program ini harus tepat sasaran,” ujarnya.
Sarifah Suraidah yang juga Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltim ini menegaskan, integrasi kebijakan fiskal dan perbankan ini harus menjadi momentum memperkuat daya saing UMKM dan ekonomi rakyat. Ia menyampaikan dukungan penuh DPR terhadap langkah pemerintah menata ulang sistem pembiayaan mikro secara berkeadilan.
“Inilah bukti keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Jika dijalankan dengan transparansi dan niat tulus, ini akan menjadi tonggak pemulihan ekonomi kerakyatan 2025,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :