Legislator Golkar Apresiasi Program Penghapusan Tunggakan KUR untuk UMKM
Rabu, 15 Oktober 2025 - 14:01 WIB
loading...
Anggota Komisi VI Fraksi Partai Golkar DPR Sarifah Suraidah Harum. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI Fraksi Partai Golkar DPR Sarifah Suraidah Harum mengapresiasi program penghapusan tunggakan Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) bagi jutaan pelaku UMKM yang merupakan kebijakan strategis berpihak pada ekonomi rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sarifah menilai bahwa langkah ini sebagai bukti keberanian pemerintah untuk serius menyehatkan kredit mikro dan memberi ruang nafas bagi usaha kecil khususnya petani dan nelayan untuk kembali bangkit karena selama ini terjerat kredit macet. “Kita sambut positif sinyal pemerintah ini, bahwa ada komitmen yang serius sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya memikirkan angka makro semata, tapi juga sangat peduli dengan kondisi riil para pelaku UMKM di lapangan yang kesusahan,” ujar Sarifah Suraidah di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Bunda Harum –demikian sapaan akrab Srikandi Politik Golkar ini—juga menyampaikan harapan agar kebijakan populis ini bisa langsung tepat sasaran dengan memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan di pelosok yang selama ini kesulitan menyelesaikan kewajiban uang KUR-nya. Ia menilai, hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara hadir untuk mendukung dan menghargai peran mereka dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Ketum Kadin: Program KUR Perumahan Berpotensi Serap 9 Juta Tenaga Kerja
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN, koperasi dan perdagangan ini, Sarifah memberikan apresiasi. Menurutnya, kebijakan ini merupakan hasil sinergi OJK, Bank Himbara, serta Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan penghapusan piutang macet senilai Rp15 triliun yang menjerat hampir satu juta debitur.
“Langkah ini menunjukkan keberpihakan nyata, negara harus hadir untuk membangkitkan kembali sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi rakyat harus bisa mengangkat taraf hidup petani dan nelayan kita,” tegas Bunda Harum.
Legislator dari Dapil Kalimantan Timur ini juga mendukung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik sekitar Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia untuk ditempatkan di bank-bank nasional. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat likuiditas dan memperluas pembiayaan bagi sektor mikro. “Dana besar ini harus benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hanya berputar di kalangan korporasi besar,” tuturnya.
Meski demikian, Sarifah mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan transparansi agar kebijakan ini tidak menimbulkan moral hazard. Ia menekankan bahwa penentuan debitur yang layak mendapat penghapusan utang harus berbasis data dan dilakukan secara objektif. “Kita ingin keadilan, bukan penyalahgunaan. Program ini harus tepat sasaran,” ujarnya.
Sarifah Suraidah yang juga Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltim ini menegaskan, integrasi kebijakan fiskal dan perbankan ini harus menjadi momentum memperkuat daya saing UMKM dan ekonomi rakyat. Ia menyampaikan dukungan penuh DPR terhadap langkah pemerintah menata ulang sistem pembiayaan mikro secara berkeadilan.
“Inilah bukti keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Jika dijalankan dengan transparansi dan niat tulus, ini akan menjadi tonggak pemulihan ekonomi kerakyatan 2025,” pungkasnya.
Sarifah menilai bahwa langkah ini sebagai bukti keberanian pemerintah untuk serius menyehatkan kredit mikro dan memberi ruang nafas bagi usaha kecil khususnya petani dan nelayan untuk kembali bangkit karena selama ini terjerat kredit macet. “Kita sambut positif sinyal pemerintah ini, bahwa ada komitmen yang serius sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya memikirkan angka makro semata, tapi juga sangat peduli dengan kondisi riil para pelaku UMKM di lapangan yang kesusahan,” ujar Sarifah Suraidah di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Bunda Harum –demikian sapaan akrab Srikandi Politik Golkar ini—juga menyampaikan harapan agar kebijakan populis ini bisa langsung tepat sasaran dengan memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan di pelosok yang selama ini kesulitan menyelesaikan kewajiban uang KUR-nya. Ia menilai, hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara hadir untuk mendukung dan menghargai peran mereka dalam membangun ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Ketum Kadin: Program KUR Perumahan Berpotensi Serap 9 Juta Tenaga Kerja
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN, koperasi dan perdagangan ini, Sarifah memberikan apresiasi. Menurutnya, kebijakan ini merupakan hasil sinergi OJK, Bank Himbara, serta Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan penghapusan piutang macet senilai Rp15 triliun yang menjerat hampir satu juta debitur.
“Langkah ini menunjukkan keberpihakan nyata, negara harus hadir untuk membangkitkan kembali sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi rakyat harus bisa mengangkat taraf hidup petani dan nelayan kita,” tegas Bunda Harum.
Legislator dari Dapil Kalimantan Timur ini juga mendukung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menarik sekitar Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia untuk ditempatkan di bank-bank nasional. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat likuiditas dan memperluas pembiayaan bagi sektor mikro. “Dana besar ini harus benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hanya berputar di kalangan korporasi besar,” tuturnya.
Meski demikian, Sarifah mengingatkan perlunya pengawasan ketat dan transparansi agar kebijakan ini tidak menimbulkan moral hazard. Ia menekankan bahwa penentuan debitur yang layak mendapat penghapusan utang harus berbasis data dan dilakukan secara objektif. “Kita ingin keadilan, bukan penyalahgunaan. Program ini harus tepat sasaran,” ujarnya.
Sarifah Suraidah yang juga Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltim ini menegaskan, integrasi kebijakan fiskal dan perbankan ini harus menjadi momentum memperkuat daya saing UMKM dan ekonomi rakyat. Ia menyampaikan dukungan penuh DPR terhadap langkah pemerintah menata ulang sistem pembiayaan mikro secara berkeadilan.
“Inilah bukti keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Jika dijalankan dengan transparansi dan niat tulus, ini akan menjadi tonggak pemulihan ekonomi kerakyatan 2025,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
