Kericuhan Warnai Muktamar X PPP, Ulama Disarankan Bersuara
Senin, 29 September 2025 - 08:36 WIB
Baca Juga: Muktamar PPP Ricuh, Kader Adu Jotos hingga Lempar Kursi
Mantan anggota DPR RI Fraksi PPP itu mengajak seluruh umat Islam, khususnya ormas Islam yang saat awal pendirian PPP berfusi sebagai stakeholder PPP wajib mempertanyakan kembali apa keberadaan PPP saat ini layak dipertahankan atau tidak. Kalaupun layak, apakah lambang Ka'bah masih layak dipakai.
"Muktamar PPP kali ini jelas-jelas mempertontonkan bobroknya perilaku politisi PPP yang hanya mengaku dirinya Islam, namun tidak dicerminkan dalam perilaku kehidupannya," ujar Joko.
Muktamar X PPP menghasilkan dua kubu yakni kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Muhamad Mardiono diklaim terpilih secara aklamasi. "Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X PPP yang baru saja kami ketuk palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).
Keputusan ini diambil setelah pimpinan sidang muktamar menggelar agenda pembahasan tata tertib (tatib) muktamar. Hal itu salah satunya berkaitan dengan pemilihan ketua umum yang harus dihadiri secara fisik oleh peserta muktamar.
Mantan anggota DPR RI Fraksi PPP itu mengajak seluruh umat Islam, khususnya ormas Islam yang saat awal pendirian PPP berfusi sebagai stakeholder PPP wajib mempertanyakan kembali apa keberadaan PPP saat ini layak dipertahankan atau tidak. Kalaupun layak, apakah lambang Ka'bah masih layak dipakai.
"Muktamar PPP kali ini jelas-jelas mempertontonkan bobroknya perilaku politisi PPP yang hanya mengaku dirinya Islam, namun tidak dicerminkan dalam perilaku kehidupannya," ujar Joko.
Muktamar X PPP menghasilkan dua kubu yakni kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Muhamad Mardiono diklaim terpilih secara aklamasi. "Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X PPP yang baru saja kami ketuk palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar Amir Uskara, Sabtu (27/9/2025).
Keputusan ini diambil setelah pimpinan sidang muktamar menggelar agenda pembahasan tata tertib (tatib) muktamar. Hal itu salah satunya berkaitan dengan pemilihan ketua umum yang harus dihadiri secara fisik oleh peserta muktamar.
Lihat Juga :