Ini Daftar 8 Stimulus Prabowo untuk Akselerasi Pembangunan Tahun 2025
Selasa, 16 September 2025 - 09:42 WIB
- Anggaran sebesar Rp36 miliar akan ditanggung oleh BPJS.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BI Rate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK
- Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.
6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
- Sasaran 609.465 orang
- Proyek berlangsung dari September hingga Desember 2025
- Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.
7. Percepatan Deregulasi PP28
- Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS
- Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
- Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy
- Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam
- Sumber dana berasal dari dana contingency Pemprov Jakarta sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf.
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program ini menyediakan relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP dengan maksimum BI Rate +3 persen dan kredit developer maksimum BI Rate +4 persen, serta relaksasi SLIK OJK
- Sebanyak 1.050 unit akan menerima manfaat ini dengan anggaran Rp150 miliar selisih bunga yang ditanggung oleh BPJS.
6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
- Sasaran 609.465 orang
- Proyek berlangsung dari September hingga Desember 2025
- Anggaran yang disiapkan untuk Kemenhub sebesar Rp1,8 triliun dan KemenPU sebesar Rp3,5 triliun.
7. Percepatan Deregulasi PP28
- Program ini bertujuan mempercepat aturan turunan PP28 dan integrasi sistem Kementerian/Lembaga serta RDTR Digital ke dalam sistem OSS
- Target cakupan wilayah adalah lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026
- Anggaran yang dialokasikan adalah Rp175 miliar untuk 2025 dan Rp1,05 triliun untuk 2026
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta)
- Program ini fokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy
- Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan di Jakarta dan diperluas ke beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam
- Sumber dana berasal dari dana contingency Pemprov Jakarta sebesar Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekraf.
(jon)
Lihat Juga :