Dialog dengan Pimpinan DPR, BEM PTNU Sampaikan Tujuh Isu Kebangsaan

Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Gangga Listiawan menegaskan hasil kajian ini tidak sekadar kritik, tetapi juga tawaran konseptual bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik. Kajian ini lahir dari penelitian kolektif dan diskursus kritis mahasiswa PTNU di berbagai daerah. ”Kami berharap aspirasi akademik ini dapat menjadi acuan dalam mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai sistem politik yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” katanya usai pertemuan.

Pertemuan itu juga menegaskan BEM PTNU Se-Nusantara posisinya sebagai mitra kritis negara. Yang tidak hanya menyampaikan aspirasi normatif, tetapi juga menawarkan rekomendasi berbasis kajian ilmiah untuk memperkuat demokrasi substantif, supremasi hukum, dan kesejahteraan sosial.

BEM PTNU Se-Nusantara menawarkan tujuh point isu strategis yang dianggap mendesak dilaksanakan. Pertama, Rekonstruksi Supremasi Sipil. Menuntut revisi Undang-Undang TNI dan Polri untuk memperjelas pembagian otoritas sipil-militer, melarang rangkap jabatan, serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen.

Kedua, Pembentukan Tim Investigasi Independen. Mendorong investigasi non-partisan yang melibatkan unsur sipil untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan politik, sebagai upaya memperkuat rule of law dan keadilan transisional.

Ketiga, Transparansi Anggaran DPR. Mengusulkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan mekanisme audit publik tahunan untuk mengembalikan legitimasi lembaga legislatif serta memastikan akuntabilitas keuangan negara.