Peringati HUT ke-80 RI, Gapasdap Minta Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi ODOL
Senin, 18 Agustus 2025 - 13:35 WIB
“Ekonomi lebih sehat dan adil, tidak ada lagi kompetisi curang oleh pelaku ODOL. Lapangan kerja baru menciptakan jutaan sopir baru, kernet, tenaga bongkar muat, mekanik, hingga pekerja industri pendukung logistik. Martabat bangsa terangkat, Indonesia diakui dunia sebagai negara beradab dalam menegakkan keselamatan transportasi,” katanya.
Gapasdap meminta Presiden Bapak Prabowo Subianto turun tangan langsung mengakhiri tarik-ulur Zero ODOL dengan menerbitkan Perpres atau Inpres Zero ODOL sehingga tidak lagi mudah ditunda oleh pergantian pejabat.
“Kami juga meminta agar aparat penegak hukum dan Mahkamah Pelayaran tidak lagi menjadikan operator ferry sebagai kambing hitam dalam setiap kecelakaan akibat ODOL. Tanggung jawab hukum utama harus diarahkan kepada pelanggar aturan dan kebijakan yang membiarkan ODOL terus beroperasi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, seluruh stakeholder transportasi, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bina Marga, aparat daerah, hingga asosiasi pengemudi truk, untuk membangun kesadaran kolektif.
"Jangan sampai kita menjadi bangsa yang bodoh secara kolektif dengan terus menunda keselamatan" tegas Khoiri.
Khoiri meminta pemerintah segera berani berpihak kepada keselamatan rakyat, keadilan ekonomi, dan kemajuan bangsa. "Enam kali penundaan sejak 2017 adalah cukup. 80 tahun Indonesia merdeka harus ditandai dengan kemerdekaan baru, bebas dari penjajahan ODOL. Tanpa Zero ODOL, kita tidak pernah benar-benar merdeka,” ucapnya.
Gapasdap meminta Presiden Bapak Prabowo Subianto turun tangan langsung mengakhiri tarik-ulur Zero ODOL dengan menerbitkan Perpres atau Inpres Zero ODOL sehingga tidak lagi mudah ditunda oleh pergantian pejabat.
“Kami juga meminta agar aparat penegak hukum dan Mahkamah Pelayaran tidak lagi menjadikan operator ferry sebagai kambing hitam dalam setiap kecelakaan akibat ODOL. Tanggung jawab hukum utama harus diarahkan kepada pelanggar aturan dan kebijakan yang membiarkan ODOL terus beroperasi,” ucapnya.
Tidak hanya itu, seluruh stakeholder transportasi, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bina Marga, aparat daerah, hingga asosiasi pengemudi truk, untuk membangun kesadaran kolektif.
"Jangan sampai kita menjadi bangsa yang bodoh secara kolektif dengan terus menunda keselamatan" tegas Khoiri.
Khoiri meminta pemerintah segera berani berpihak kepada keselamatan rakyat, keadilan ekonomi, dan kemajuan bangsa. "Enam kali penundaan sejak 2017 adalah cukup. 80 tahun Indonesia merdeka harus ditandai dengan kemerdekaan baru, bebas dari penjajahan ODOL. Tanpa Zero ODOL, kita tidak pernah benar-benar merdeka,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :