Muncul Wacana Jawa Barat Dimekarkan Jadi 5 Provinsi, Ini Respons Dede Yusuf
Kamis, 26 Juni 2025 - 06:28 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai, tak ada urgensinya Jawa Barat dimekarkan menjadi lima provinsi. Foto/Dok Sindo
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai, tak ada urgensinya Jawa Barat dimekarkan menjadi lima provinsi. Sebaliknya, dia mendukung bila ada pemekaran kabupaten-kota di Jawa Barat.
Pernyataan itu dilontarkan Dede merespons wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi. Dede tak persoalkan usulan tersebut. Namun, ia berkata, 80% provinsi yang dimekarkan belum bisa mandiri.
"Jadi kalau usulan boleh-boleh saja nggak apa-apa semua mengusulkan. Tapi dari pemekaran provinsi yang ada saat ini pun yang belum bisa mandiri itu ya mungkin 80%," ujar Dede saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).
Legislator asal Jawa Barat II ini pun meyakini, Presiden Prabowo Subianto akan menaruh perhatian terhadap usulan pemekaran daerah. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian negara yang alami pengetatan.
Baca Juga: Polemik Pemekaran Wilayah Mencuat, Forkonas PP DOB: Sudah Waktunya!
"Kenapa begitu? Karena membangun provinsi baru, berarti apa? Harus ada ibu kota baru, harus ada PNS baru, harus ada Polda baru, harus ada Kodam baru, pengadilan negeri, pengadilan tinggi daerah, dan seterusnya," kata Dede.
Artinya, kata Dede, yang akan membiayai pasti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). "Tidak langsung serta-merta dari anggaran daerah tersebut, karena anggaran daerah tersebut belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada," ujarnya.
Pernyataan itu dilontarkan Dede merespons wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi. Dede tak persoalkan usulan tersebut. Namun, ia berkata, 80% provinsi yang dimekarkan belum bisa mandiri.
"Jadi kalau usulan boleh-boleh saja nggak apa-apa semua mengusulkan. Tapi dari pemekaran provinsi yang ada saat ini pun yang belum bisa mandiri itu ya mungkin 80%," ujar Dede saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).
Legislator asal Jawa Barat II ini pun meyakini, Presiden Prabowo Subianto akan menaruh perhatian terhadap usulan pemekaran daerah. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian negara yang alami pengetatan.
Baca Juga: Polemik Pemekaran Wilayah Mencuat, Forkonas PP DOB: Sudah Waktunya!
"Kenapa begitu? Karena membangun provinsi baru, berarti apa? Harus ada ibu kota baru, harus ada PNS baru, harus ada Polda baru, harus ada Kodam baru, pengadilan negeri, pengadilan tinggi daerah, dan seterusnya," kata Dede.
Artinya, kata Dede, yang akan membiayai pasti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). "Tidak langsung serta-merta dari anggaran daerah tersebut, karena anggaran daerah tersebut belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada," ujarnya.
Lihat Juga :