Anggota Komisi VI DPR Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Pelayanan Publik

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang menekankan pentingnya transformasi kepemimpinan untuk menjawab tantangan era digital dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. “Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,”ungkapnya.

Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati menekankan pentingnya investasi dalam kapasitas kepemimpinan daerah sebagai langkah strategis menghadapi krisis tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Profil Brigjen TNI Agus Widodo, Jenderal Kopassus yang Ditunjuk Jadi Dirjen Strahan Kemhan.

Neni memastikan, DEEP Indonesia melalui Program School of Political Leadership, berkomitmen menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan relevan dengan tantangan kekinian.

“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi proses upgrading pemimpin daerah agar siap menghadapi era digital, tekanan publik, dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi. Kita ingin mendorong agar Lamongan naik kelas, bukan hanya dalam hal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga dalam pola pikir kepemimpinan dan tata kelola pemerintahannya. Transformasi itu harus dimulai dari diri, dari budaya organisasi, dan dari keberanian mengambil keputusan yang berdampak,” ujarnya.

Neni pun berharap melalui School of Political Leadership menjadi pemantik lahirnya pemimpin daerah yang lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi, krisis legitimasi publik, dan kebutuhan inovasi dalam pelayanan masyarakat.