PKS soal Isu Reshuffle Kian Menguat: Presiden Bisa Mengevaluasi Menteri yang Kurang Baik
Kamis, 05 Juni 2025 - 17:18 WIB
"Jadi pada saat kita berdialog sesama partai koalisi tentu kita akan dialogkan dengan penghormatan penuh kepada hak prerogatif presiden," ujarnya.
Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang akan di-reshuffle, itu merupakan kewenangan penuh Prabowo. "Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti, dan lain-lain. Kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Hasan Nasbi Soal Isu Reshuffle: Presiden Punya Penilaian Menyeluruh
Sebelumnya, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang akan melakukan reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun, langkah tersebut adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto .
“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang akan di-reshuffle, itu merupakan kewenangan penuh Prabowo. "Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti, dan lain-lain. Kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Hasan Nasbi Soal Isu Reshuffle: Presiden Punya Penilaian Menyeluruh
Sebelumnya, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang akan melakukan reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun, langkah tersebut adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto .
“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Lihat Juga :