Prabowo Sudah Kantongi 4-5 Nama Calon Dubes AS
Jum'at, 23 Mei 2025 - 18:26 WIB
Posisi Dubes Indonesia untuk AS kosong setelah Rosan Roeslani tak lagi menjabat pada 17 Juli 2023. Saat itu, Rosan Roeslani diangkat oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai Wakil Menteri BUMN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan pertimbangan pencalonan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) untuk negara sahabat. Permohonan itu diajukan ke DPR RI.
"Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu Nomor R-1/RP/2024 tanggal 19 Mei, hal permohonan pertimbangan pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat Republik Indonesia," kata PuanSurat saat memimpin rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Meski demikian, dalam surat yang dibacakan Puan tidak tercantum nama-nama sosok beserta negara tujuan penempatan calon dubes. Nama-nama itu akan diungkap publik dalam beberapa waktu ke depan.
Setelah permohonan ini dibacakan, surat akan dilanjutkan ke Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri. Komisi I selanjutnya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum memberikan pertimbangan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan pertimbangan pencalonan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) untuk negara sahabat. Permohonan itu diajukan ke DPR RI.
"Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu Nomor R-1/RP/2024 tanggal 19 Mei, hal permohonan pertimbangan pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat Republik Indonesia," kata PuanSurat saat memimpin rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Meski demikian, dalam surat yang dibacakan Puan tidak tercantum nama-nama sosok beserta negara tujuan penempatan calon dubes. Nama-nama itu akan diungkap publik dalam beberapa waktu ke depan.
Setelah permohonan ini dibacakan, surat akan dilanjutkan ke Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri. Komisi I selanjutnya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum memberikan pertimbangan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
(zik)
Lihat Juga :