Pernyataan Puan Maharani Soal Sumbar Diimbau Diselesaikan lewat Dialog
Minggu, 06 September 2020 - 21:00 WIB
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, ada pihak yang sengaja menarik pernyataan Puan Maharani tentang Sumatera Barat, ke arah politik identitas. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, ada pihak yang sengaja menarik pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatera Barat, ke arah politik identitas sempit jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
(Baca juga: Pengembalian SK oleh Mulyadi-Ali, Panaskan Hubungan Demokrat dengan PDIP)
Emrus menilai, ungkapan Puan yang menyebut 'semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila' sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.
(Baca juga: Bertambah 3.444 Kasus, Jumlah Suspek Covid-19 di Indonesia 89.701 Orang)
"Saya menyarankan pada kampanye Pilkada tahun ini agar menghindari politik identitas sempit, seperti menyebut pilihlah 'putra daerah' Kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebaiknya fokus pada program pembangunan di semua sektor, termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat," kata Emrus, Minggu (6/9/2020).
Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, Emrus menilai pernyataan Puan merupakan ajakan untuk membangun demokrasi Indonesia harus yang berkualitas di mana setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, bukan demokrasi kuantitas atau mayoritas.
Karena itu, Emrus mendorong polemik terkait pernyataan Puan Maharani ini agar diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana dicirikan oleh Pancasila.
"Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi, bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik," ucap Emrus.
(Baca juga: Pengembalian SK oleh Mulyadi-Ali, Panaskan Hubungan Demokrat dengan PDIP)
Emrus menilai, ungkapan Puan yang menyebut 'semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila' sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.
(Baca juga: Bertambah 3.444 Kasus, Jumlah Suspek Covid-19 di Indonesia 89.701 Orang)
"Saya menyarankan pada kampanye Pilkada tahun ini agar menghindari politik identitas sempit, seperti menyebut pilihlah 'putra daerah' Kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebaiknya fokus pada program pembangunan di semua sektor, termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat," kata Emrus, Minggu (6/9/2020).
Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, Emrus menilai pernyataan Puan merupakan ajakan untuk membangun demokrasi Indonesia harus yang berkualitas di mana setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, bukan demokrasi kuantitas atau mayoritas.
Karena itu, Emrus mendorong polemik terkait pernyataan Puan Maharani ini agar diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana dicirikan oleh Pancasila.
"Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi, bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik," ucap Emrus.
(maf)
tulis komentar anda