Tarif Trump dan Ilusi Perlindungan
Sabtu, 26 April 2025 - 22:25 WIB
Baca Juga: Imbas Tarif Trump, Pendekatan Diplomatik Indonesia Diapresiasi
Lebih jauh, dalam era Global Value Chains (GVC), barang yang kita konsumsi sehari-hari tidak lagi diproduksi secara utuh dalam satu negara. Sebuah smartphone, misalnya, bisa dirakit di Vietnam dengan komponen dari Korea Selatan, semi konduktor dari Taiwan, dan desain dari California. Ketika AS menerapkan tarif secara agresif, ia tidak hanya memukul negara mitra, tetapi juga menekan rantai pasok global di mana perusahaannya sendiri berperan. Laporan National Trade Estimate (United States Trade Representative, 2025) menunjukkan betapa kompleksnya hambatan perdagangan global saat ini, bukan hanya tarif, tetapi juga kebijakan non-tarif, digital barriers, dan regulasi teknis.
Baca Juga: Ambisi dan Mimpi Donald Trump
Bahkan dalam konteks domestik AS, efektivitas tarif masih diragukan. Dalam episode pertama perang dagang pada 2018–2020, studi menunjukkan bahwa tarif terhadap produk Tiongkok gagal menekan defisit dagang AS. Alih-alih meningkatkan produksi dalam negeri, tarif tersebut memicu inflasi, mengganggu rantai pasok domestik, dan memperburuk daya beli konsumen. Kini, di 2025, strategi yang sama diulang dengan cakupan lebih luas, seolah mengabaikan pelajaran sejarah.
Lebih jauh, dalam era Global Value Chains (GVC), barang yang kita konsumsi sehari-hari tidak lagi diproduksi secara utuh dalam satu negara. Sebuah smartphone, misalnya, bisa dirakit di Vietnam dengan komponen dari Korea Selatan, semi konduktor dari Taiwan, dan desain dari California. Ketika AS menerapkan tarif secara agresif, ia tidak hanya memukul negara mitra, tetapi juga menekan rantai pasok global di mana perusahaannya sendiri berperan. Laporan National Trade Estimate (United States Trade Representative, 2025) menunjukkan betapa kompleksnya hambatan perdagangan global saat ini, bukan hanya tarif, tetapi juga kebijakan non-tarif, digital barriers, dan regulasi teknis.
Politik dalam Balutan Ekonomi
Trump seolah ingin menghidupkan kembali doktrin proteksionisme abad ke-20 dalam dunia abad ke-21 yang sudah saling terintegrasi. Tindakan ini mencerminkan sebuah pergeseran besar: dari multilateralisme ke unilateralisme, dari diplomasi ke paksaan ekonomi. Ini adalah bentuk modern dari “weaponization of tariffs” yakni penggunaan kebijakan ekonomi sebagai alat tawar-menawar politik luar negeri. Sayangnya, pendekatan seperti ini hanya akan meningkatkan ketegangan dan ketidakpastian global, yang pada akhirnya menciptakan deadweight loss bagi semua.Baca Juga: Ambisi dan Mimpi Donald Trump
Bahkan dalam konteks domestik AS, efektivitas tarif masih diragukan. Dalam episode pertama perang dagang pada 2018–2020, studi menunjukkan bahwa tarif terhadap produk Tiongkok gagal menekan defisit dagang AS. Alih-alih meningkatkan produksi dalam negeri, tarif tersebut memicu inflasi, mengganggu rantai pasok domestik, dan memperburuk daya beli konsumen. Kini, di 2025, strategi yang sama diulang dengan cakupan lebih luas, seolah mengabaikan pelajaran sejarah.
Tantangan dan Peluang Indonesia
Bagi Indonesia, Trade War Jilid 2 menimbulkan dampak yang kompleks. Laporan LPEM FEB UI (2025) mencatat bahwa Indonesia kini berada dalam posisi yang berbeda dibanding 2018. Tarif yang dikenakan kepada produk Indonesia hanya terpaut sekitar 2% dari tarif untuk Tiongkok, menjadikannya tidak lagi sebagai substitusi utama di pasar AS. Akibatnya, peluang Indonesia untuk mengambil alih pasar atau menarik FDI berorientasi ekspor dari Tiongkok juga semakin terbatas.Lihat Juga :