Pengembalian SK oleh Mulyadi-Ali, Panaskan Hubungan Demokrat dengan PDIP

Minggu, 06 September 2020 - 06:35 WIB
Pengembalian surat dukungan ini dinilai akan semakin memanaskan hubungan PDIP dan Partai Demokrat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, dikembalikan surat dukungan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat , Mulyadi-Ali Mukhni, kepada PDIP untuk Pilkada 2020, akan semakin memanaskan hubungan PDIP dan Partai Demokrat.

(Baca juga: Kembalikan SK Dukungan PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni Ogah Jadi Bulan-bulanan di Pilgub Sumbar)

Diketahui, Mulyadi-Ali Mukhni merupakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang diusung oleh Partai Demokrat, dan PAN. (Baca juga: Pernyataan Puan Maharani soal Sumbar Merugikan Citranya Sendiri, Bisa Digoreng Jelang 2024)

"Karena ada info di berbagai media yang meminta Ali untuk mengembalikan rekomendasi itu adalah Demokrat ini justru akan memanaskan hubungan kedua partai ini seperti Tom n Jerry akan tegas seperti minyak dan air yang sulit untuk disatukan," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Minggu (6/9/2020).

(Baca juga: Ini 10 Provinsi dengan Kasus Baru Covid-19 Tertinggi, Jakarta Sumbang Terbanyak)



Menurut Adi, atas kejadian tersebut PDIP merasa dipermalukan merasa ditelanjangi di depan publik sebagai partai penguasa ditengah banyak calon yang minta dan berharap rekomendasi dari PDIP. Sedangkan rekomendasi yang diberikan kepada Mulyadi-Ali Mukhni malah dikembalikan lagi.

"Tentu PDIP merasa marwah sebagai partai penguasa sedang diinjak-injak dengan pengembalian rekomendasi ke partai ini. Tentu akan semakin memanaskan hubungan dengan demokrat ini," jelasnya.

Analis politik asal UIN Jakarta ini pun menyebut bahwa ucapan Puan Maharani sangat berdampak besar dan menjadi beban elektoral bagi keduanya. Sebab akibat pernyataan Puan banyak yang marah bereaksi protes, bahkan ada yang melaporkan ke Polisi.

"Tentu itu tak mudah bagi Ali, ditengah kecenderungan amarah publik dia tetap menerima rekomendasi partai yang mengatakan Sumbar itu adalah tidak Pancasilais makanya rekomendasinya itu dikembalikan," ungkapnya.

"Dengan harapan pengembalian rekomendasi itu bisa berdampak positif terhadap mereka dengan mendapatkan dukungan masyarakat di Sumbar," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(maf)
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More