KPK Ungkap 127 Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
Minggu, 03 Mei 2020 - 13:15 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Sejak 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah menerbitkan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan antikorupsi (PAK) di sekolah. KPK memandang institusi pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku dan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah.
"Sayangnya, hingga 30 April 2020 baru 127 pemerintah daerah atau 23% dari 542 pemda di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2020).
Ipi menjelaskan, aturan daerah tersebut di antaranya adalah 6 Peraturan Gubernur, yaitu Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta; serta 24 Peraturan Wali kota dan 97 Peraturan Bupati.
Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan PAK di 78.983 satuan pendidikan yang terdiri atas 10.274 SMA dan pendidikan setara lainnya, 13.552 SMP serta 54.157 SD.
"Sayangnya, hingga 30 April 2020 baru 127 pemerintah daerah atau 23% dari 542 pemda di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan peraturan kepala daerah," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2020).
Ipi menjelaskan, aturan daerah tersebut di antaranya adalah 6 Peraturan Gubernur, yaitu Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta; serta 24 Peraturan Wali kota dan 97 Peraturan Bupati.
Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan PAK di 78.983 satuan pendidikan yang terdiri atas 10.274 SMA dan pendidikan setara lainnya, 13.552 SMP serta 54.157 SD.
Lihat Juga :