Rekonstruksi Anggaran dan Kebijakan Pendidikan
Jum'at, 28 Februari 2025 - 16:20 WIB
Hendarman - Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek/ Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Foto/Dok Pribadi
Hendarman
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belajar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 boleh dikatakan sebagai kebijakan yang (cenderung) kontroversial. Penghematan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun ternyata diperuntukkan membiayai berbagai program utama seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis, dan membayar utang pemerintah yang jatuh tempo dan bunga pokok utang pada 2025.
Menarik, Pemerintah melakukan rekonstruksi anggaran sebagai pengganti istilah efisiensi anggaran tidak lama setelah dikeluarkan Inpres tersebut. Kemungkinan ini karena masih terdapat pertimbangan khusus yang terlupakan dan belum masuk ketika keputusan awal efisiensi anggaran tersebut ditetapkan. Hal ini dapat terkait dengan program-program yang sedang berjalan atau yang tidak mungkin dipangkas langsung karena adanya dampak negatif. Namun, rekonstruksi tersebut tampaknya (cenderung) dipicu akibat munculnya keluhan atau ketidaksetujuan dari berbagai lapisan dan masyarakat. Maknanya Pemerintah segera mengantisipasi akibat adanya dinamika perubahan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat (Widodo, 2007).
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belajar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 boleh dikatakan sebagai kebijakan yang (cenderung) kontroversial. Penghematan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun ternyata diperuntukkan membiayai berbagai program utama seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis, dan membayar utang pemerintah yang jatuh tempo dan bunga pokok utang pada 2025.
Menarik, Pemerintah melakukan rekonstruksi anggaran sebagai pengganti istilah efisiensi anggaran tidak lama setelah dikeluarkan Inpres tersebut. Kemungkinan ini karena masih terdapat pertimbangan khusus yang terlupakan dan belum masuk ketika keputusan awal efisiensi anggaran tersebut ditetapkan. Hal ini dapat terkait dengan program-program yang sedang berjalan atau yang tidak mungkin dipangkas langsung karena adanya dampak negatif. Namun, rekonstruksi tersebut tampaknya (cenderung) dipicu akibat munculnya keluhan atau ketidaksetujuan dari berbagai lapisan dan masyarakat. Maknanya Pemerintah segera mengantisipasi akibat adanya dinamika perubahan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat (Widodo, 2007).
Lihat Juga :