Koalisi Masyarkat Sipil Nilai Pernyataan Menhan Soal Peran DPN Keliru
Jum'at, 07 Februari 2025 - 13:51 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Menhan sekaligus Ketua DPN Sjafrie Sjamsoeddin di DPR keliru. Foto/SindoNews
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti pernyataan Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang menyatakan, DPN dapat mengambil peran dalam urusan penertiban kawasan hutan, khususnya pelanggaran hukum oleh pengusaha kelapa sawit.
Hal itu disampaikan Sjafrie dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR, pada Selasa, 4 Februari 2025 lalu. Dalam rapat tersebut Sjafrie mengatakan, DPN akan bertugas mengobservasi seluruh permasalahan nasional di Indonesia.
“Kami memandang, pernyataan Sjafrie tersebut tidak hanya keliru tetapi juga merusak sistem penegakan hukum nasional dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini mengindikasikan kembalinya praktik militerisme dan otoritarianisme ala Orde Baru yang terbukti mewariskan berbagai pelanggaran HAM,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Jumat (7/2/2025)
Baca juga: Menhan Sjafrie Sambangi Kapal Induk Nuklir Prancis, Menindaklanjuti Pembelian 42 Jet Tempur Rafale
Hal itu disampaikan Sjafrie dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR, pada Selasa, 4 Februari 2025 lalu. Dalam rapat tersebut Sjafrie mengatakan, DPN akan bertugas mengobservasi seluruh permasalahan nasional di Indonesia.
“Kami memandang, pernyataan Sjafrie tersebut tidak hanya keliru tetapi juga merusak sistem penegakan hukum nasional dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini mengindikasikan kembalinya praktik militerisme dan otoritarianisme ala Orde Baru yang terbukti mewariskan berbagai pelanggaran HAM,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Jumat (7/2/2025)
Baca juga: Menhan Sjafrie Sambangi Kapal Induk Nuklir Prancis, Menindaklanjuti Pembelian 42 Jet Tempur Rafale
Lihat Juga :