Pelantikan Kepala Daerah Digelar Februari 2025 di Jakarta
Selasa, 04 Februari 2025 - 08:12 WIB
Tito berkata, KPUD berkomitmen akan menerbitkan surat penetapan kepala daerah terpilih tak lama setelah putusan dismissal MK keluar. Ia pun menyampaikan, pihaknya telah membuat hitung-hitungan waktu pelantikan kepala daerah. "Dari situ kita membuat meng-ancer tanggal 18, 19, 20 (Februari 2025 pelantikan kepala daerah)," tutur Tito dalam rapat.
Dari skenario itu, Tito mengaku menyampaikannya ke Prabowo. "Saya lapor ke Presiden dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20, hari Kamis tanggal 20 (Februari 2025)," tandasnya.
Sebelumnya, Tito Karnavian memastikan tempat pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar di Jakarta. "Nah ini kira-kira rencana pelantikan serentak itu direncakan tanggal 20 Februari yaitu di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta," kata Tito dalam Raker bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Kendati demikian, Tito berkata, pemerintah belum menentukan tempat pasti. Apalagi, kata dia, jumlah calon kepala daerah yang akan dilantik banyak. Demikian pula dengan undangan dan pendamping kepala daerah. "Yang jelas harus di dalam Ibu Kota Negara, di Daerah Khusus Jakarta," tegas Tito.
Dari skenario itu, Tito mengaku menyampaikannya ke Prabowo. "Saya lapor ke Presiden dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20, hari Kamis tanggal 20 (Februari 2025)," tandasnya.
Sebelumnya, Tito Karnavian memastikan tempat pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar di Jakarta. "Nah ini kira-kira rencana pelantikan serentak itu direncakan tanggal 20 Februari yaitu di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta," kata Tito dalam Raker bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Kendati demikian, Tito berkata, pemerintah belum menentukan tempat pasti. Apalagi, kata dia, jumlah calon kepala daerah yang akan dilantik banyak. Demikian pula dengan undangan dan pendamping kepala daerah. "Yang jelas harus di dalam Ibu Kota Negara, di Daerah Khusus Jakarta," tegas Tito.
(zik)
Lihat Juga :