Sinergi Ormas dan Pemerintah Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman di Indonesia

Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama dalam mendukung hidup berdampingan dalam kebhinekaan, terutama membangun sumber daya manusia yang moderat dan inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) tidak dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.

"Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya hanya agama saja, ketika belajar agama, tidak paham kehidupan sekarang," kata Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

"Sebetulnya nggak bisa Al-Quran dan Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa," kata Hamim.

Ia mengatakan boleh saja meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, karena setiap orang memiliki pembenaran dalam versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.

"Ketika yang dipelajari masa lalu, dan sekarang tidak relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu mungkin yang terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan," kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'alamin.