PKS Kritik Penjelasan Menag Soal Polemik RUU Ciptaker Terkait Pesantren
Rabu, 02 September 2020 - 09:49 WIB
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi angkat bicara mengenai polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang mengancam eksistensi pesantren serta membuka peluang kriminalisasi bagi ulama atau kiai pengasuh pondok pesantren. Melalui rilisnya pada hari Senin (31/8/2020), Fachrul Razi memastikan bahwa penyelenggaraan pesantren tetap diatur oleh Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren .
Fachrul Razi mengklaim masalah pendirian pesantren merujuk pada UU tersebut dan tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya. Menag beralasan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah UU 'lex specialis' sehingga berlaku kaidah 'lex specialis derogat legi generali', yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mempertanyakan logika yang digunakan oleh Menag Fachrul Razi dalam penjelasannya tersebut. Menurut Bukhori, pencermatan Menag Fachrul Razi dalam melihat isu ini kurang komprehensif sehingga menimbulkan celah.
( ).
Pertama, pada Pasal 15 UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. "Ini menunjukkan bahwa pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional sebagai induk utama dalam pendidikan," ujar Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2020).
Selain itu, kata dia, penyelenggaraan pendidikan nasional sesungguhnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Sehingga, lanjut dia, UU Pesantren sebenarnya telah cukup menjadi payung dan dasar untuk pendirian sekaligus perlindungan terhadap pesantren. Sayangnya, kata dia, perihal sanksi tidak diatur sama sekali dalam UU tersebut. "Kami tetap khawatir apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan akan menimbulkan potensi kriminalisasi," kata Bukhori yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sementara, ketentuan pidana atau sanksi di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 71.
Kedua, sambungnya, isu ini tengah diadvokasikan oleh rekan-rekan di Komisi X DPR RI. Anggota DPR di Komisi X berencana mengajukan ke Panja Baleg dalam waktu dekat agar perubahan terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja termasuk regulasi terkait sanksi.
( ).
Fachrul Razi mengklaim masalah pendirian pesantren merujuk pada UU tersebut dan tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya. Menag beralasan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah UU 'lex specialis' sehingga berlaku kaidah 'lex specialis derogat legi generali', yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mempertanyakan logika yang digunakan oleh Menag Fachrul Razi dalam penjelasannya tersebut. Menurut Bukhori, pencermatan Menag Fachrul Razi dalam melihat isu ini kurang komprehensif sehingga menimbulkan celah.
( ).
Pertama, pada Pasal 15 UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren disebutkan bahwa Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. "Ini menunjukkan bahwa pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional sebagai induk utama dalam pendidikan," ujar Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2020).
Selain itu, kata dia, penyelenggaraan pendidikan nasional sesungguhnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Sehingga, lanjut dia, UU Pesantren sebenarnya telah cukup menjadi payung dan dasar untuk pendirian sekaligus perlindungan terhadap pesantren. Sayangnya, kata dia, perihal sanksi tidak diatur sama sekali dalam UU tersebut. "Kami tetap khawatir apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan akan menimbulkan potensi kriminalisasi," kata Bukhori yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sementara, ketentuan pidana atau sanksi di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 71.
Kedua, sambungnya, isu ini tengah diadvokasikan oleh rekan-rekan di Komisi X DPR RI. Anggota DPR di Komisi X berencana mengajukan ke Panja Baleg dalam waktu dekat agar perubahan terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja termasuk regulasi terkait sanksi.
( ).
tulis komentar anda