Kemensetneg Terbitkan Aturan Baru Dinas Luar Negeri, Ini Rinciannya

4) keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PLDN yang dibiayai:

i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan

ii) sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor;

5) rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan lndonesia; dan

6) perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti

pendidikan gelar.

c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para MenteriA/akil Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan

dengan:

1) permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun nonsubstansi.

2) permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan

PDLN Menteri.

d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah

kepulangan.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan

pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," bunyi kebijakan tersebut.