Di Rakernas II Mathla'ul Anwar, Gubernur Lemhannas: Kualitas SDM Kunci Indonesia Emas

Minggu, 22 Desember 2024 - 09:52 WIB
"Tentu ini merupakan satu kelebihan, kemewahan yang dimiliki bangsa kita. Tapi di sisi lain, kekayaan sumber daya alam bisa menimbulkan konflik dan dibuat konflik oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap negara kita," sebut Kang Ace yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar tersebut.

Gubernur Lemhannas menyatakan, ketika bangsa Eropa menemukan teknologi pelayaran, maka mereka datang ke Maluku dan Banten. Sebab di Indonesia terdapat berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk survive mereka. Sampai hari ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber daya alam luar biasa.

"Apakah potensi sumber daya alam ini sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat? Tentu jawabannya dikembali ke kita sendiri. Nyatanya sampai hari ini, berbagai kebutuhan dasar kita, row material kita banyak diekspor dan ketika kembali ke negara kita telah berubah menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Kita harus membelinya dengan harga mahal," ujarnya.

Peran dan kontribusi Mathla'ul Anwar, tutur dia, diharapkan terus mendorong upaya peningkatan SDM. Konsistensi Mathla'ul Anwar untuk terus bergerak di dunia pendidikan dan dakwah, sesuatu yang positif bagi upaya Indonesia terus memantapkan nilai-nilai kebangsaan.

"Saya berharap Lemhannas RI dan Mathla'ul Anwar terus bersinergi. Lemhannas RI memiliki tiga fungsi. Setiap tahun Lemhannas mencetak calon-calon jenderal TNI-Polri. Pejabat dan tokoh masyarakat sipil termasuk dari Mathla'ul Anwar juga bisa mengikuti pendidikan di Lemhannas," tutur Kang Ace.

Fungsi kedua, kata Gubernur Lemhannas RI, Lemhannas menjadi think tank presiden. Lemhannas memberikan masukan bagi presiden terkait arah kebijakan yang akan diambil pemerintah. Karena itu, di Mathla'ul Anwar banyak memiliki intelektual yang nanti akan dimintai masukan konstruktif bagi kebijakan pemerintah.

"Ketiga, tugas Lemhannas adalah memantapkan nilai-nilai kebangsaan. Terus terang saja, pasca reformasi, pendidikan karakter, Pancasila, dan konstitusi, tidak seperti era Orde Baru, seperti P4. Terlepas dari kekurangannya, tetapi ada standar dalam proses pendidikan kebangsaan. Kalau sekarang, tidak ada," ucapnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!