Megawati Sentil Polri: Kalau Kayak Gini Terus, Sudah Masukin Kemendagri
Kamis, 12 Desember 2024 - 20:48 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024). FOTO/ACHMAD AL FIQRI
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Megawati Soekarnoputri mengusulkan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ). Presiden ke-5 RI itu menilai jenderal polisi tak pernah terkena tanggung jawab bila ada anak buah yang terjerat kasus hukum.
Hal itu disampaikan Megawati dalam peluncuran buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
"Tetapi yang anehnya nggak ada loh jenderal yang ditangkap, selalu kan kroco yang ditangkap. Iya loh, karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya, kesel saya. Masak gitu," kata Megawati.
Menurutnya, jenderal polisi juga harus bertanggung jawab bila ada prajurit Polri yang terjerat kasus hukum. Karena itu, akan menginstruksikan kepada Fraksi PDIP DPR agar menggulirkan wacana pengembalian Polri di bawah Kemendagri.
"Ya terang dong, dia yang jalankan perintah, kalau nggak jalankan perintah diturunkan pangkat. Makanya aku panggil, hey Polri, aku ini yang bikin kamu Polri. Ini saja saya suruh Fraksi saya, coba sih ingin tahu reaksinya, nanti kalau kayak gini terus, sudah masukin Kemendagri. Gelisah toh? Gelisah toh?" kata Megawati.
"Sudah pada minta, sudah tetap saja Polri ya Polri. Gimana saya nggak begini. Ya gila dong, gimana sih maunya. Coba pikirkan, saya mau lihat," kata Megawati dengan nada tinggi.
Megawati meminta peserta yang hadir untuk mencari data banyaknya jenderal polisi yang tak dihukum imbas prajurit Polri yang terjerat kasus hukum.
"Coba cari data, dalam persoalan pasti yang dihukum-hukum, nggak dipecat pasti para jenderal loh. Loh saya kan pernah Presiden toh. Jadi kok kesalahan ditimpakan kepada anak buah, padahal anak buah kalau nggak nurut perintah sudah pasti out, maksudnya diturunkan atau apa," kata Megawati.
Bahkan Polri dari berbagai laporan yang ada sampai terlibat secara institusional dalam pemilu dan terbukti telah melakulan rekayasa hukum sebagaimana tercermin dalam kasus Ferdy Sambo.
"Saya kasus Sambo saya kan sudah curiga. Gila deh. Saya tahu forensik, makanya kan aneh toh yo, kok Bu Mega tahu forensik, lah opo lah opo, saya bilang ini pasti ada pemalsuan. Saya bertanya ada waktu itu pada orang Polri suruh saya nanya gini, betulkah katanya ada pelecehan? Harusnya forensiknya ada. Mana? yang tinggal situlah yang ngomongin, polisinya harus bilang nggak ada loh," katanya.
"Jadi gimana dong? Terus yang ini, ternyata itu adalah salah satu anggota Paskibraka. Itu yang anak, yang Gamma itu loh. Ini kan kasus. Saya langsung suruh yang nanya dari BPIP temui keluarganya. Tanyakan yang sebenarnya. Apa yang direkayasa? Masak gini, kita langsung nggak berani gitu? Saya berkali-kali mengatakan, saya bukan provokator, kalau provokator itu banyak tanpa bukti. Cuma ngomong doang. Inilah saya khawatirkan, bahwa tanpa sistem hukum yg berkeadilan Indonesia akan selalu berada dalam jalan kegelapan," kata Megawati.
Hal itu disampaikan Megawati dalam peluncuran buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
"Tetapi yang anehnya nggak ada loh jenderal yang ditangkap, selalu kan kroco yang ditangkap. Iya loh, karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya, kesel saya. Masak gitu," kata Megawati.
Menurutnya, jenderal polisi juga harus bertanggung jawab bila ada prajurit Polri yang terjerat kasus hukum. Karena itu, akan menginstruksikan kepada Fraksi PDIP DPR agar menggulirkan wacana pengembalian Polri di bawah Kemendagri.
"Ya terang dong, dia yang jalankan perintah, kalau nggak jalankan perintah diturunkan pangkat. Makanya aku panggil, hey Polri, aku ini yang bikin kamu Polri. Ini saja saya suruh Fraksi saya, coba sih ingin tahu reaksinya, nanti kalau kayak gini terus, sudah masukin Kemendagri. Gelisah toh? Gelisah toh?" kata Megawati.
"Sudah pada minta, sudah tetap saja Polri ya Polri. Gimana saya nggak begini. Ya gila dong, gimana sih maunya. Coba pikirkan, saya mau lihat," kata Megawati dengan nada tinggi.
Megawati meminta peserta yang hadir untuk mencari data banyaknya jenderal polisi yang tak dihukum imbas prajurit Polri yang terjerat kasus hukum.
"Coba cari data, dalam persoalan pasti yang dihukum-hukum, nggak dipecat pasti para jenderal loh. Loh saya kan pernah Presiden toh. Jadi kok kesalahan ditimpakan kepada anak buah, padahal anak buah kalau nggak nurut perintah sudah pasti out, maksudnya diturunkan atau apa," kata Megawati.
Bahkan Polri dari berbagai laporan yang ada sampai terlibat secara institusional dalam pemilu dan terbukti telah melakulan rekayasa hukum sebagaimana tercermin dalam kasus Ferdy Sambo.
"Saya kasus Sambo saya kan sudah curiga. Gila deh. Saya tahu forensik, makanya kan aneh toh yo, kok Bu Mega tahu forensik, lah opo lah opo, saya bilang ini pasti ada pemalsuan. Saya bertanya ada waktu itu pada orang Polri suruh saya nanya gini, betulkah katanya ada pelecehan? Harusnya forensiknya ada. Mana? yang tinggal situlah yang ngomongin, polisinya harus bilang nggak ada loh," katanya.
"Jadi gimana dong? Terus yang ini, ternyata itu adalah salah satu anggota Paskibraka. Itu yang anak, yang Gamma itu loh. Ini kan kasus. Saya langsung suruh yang nanya dari BPIP temui keluarganya. Tanyakan yang sebenarnya. Apa yang direkayasa? Masak gini, kita langsung nggak berani gitu? Saya berkali-kali mengatakan, saya bukan provokator, kalau provokator itu banyak tanpa bukti. Cuma ngomong doang. Inilah saya khawatirkan, bahwa tanpa sistem hukum yg berkeadilan Indonesia akan selalu berada dalam jalan kegelapan," kata Megawati.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda