Rawat Persatuan Paska Pilkada, BEM Unindra Jakarta Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan
Senin, 09 Desember 2024 - 20:05 WIB
“Kita semua mesti paham, pilkada hanya karnaval demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” sambung aktivis HMI itu.
Baca juga: Mutasi 300 Pati TNI, Ada Pangkostrad, Danpaspampres hingga Dankoopssus TNI
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi politik elektoral. Perbedaan pilihan politik adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut. Setelah pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.
Menurut Wahid, provokasi dan agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya di dunia nyata, ujaran fitnah dan kebencian akibat pilihan politik juga menyebar di linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antarpendukung kandidat terus menguat.
Upaya merawat harmoni sosial pascapilkada, menurut Wahid, tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Wahid menyebut, peran masyarakat utamanya kalangan pemuda sangat signifikan untuk mengantisipasi konflik berlarut akibat kompetisi politik.
Baca juga: Mutasi 300 Pati TNI, Ada Pangkostrad, Danpaspampres hingga Dankoopssus TNI
Wahid menyebut, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Konflik politik, kata dia, berlanjut menjadi konflik sosial yang justru menyuburkan praktik fitnah, polarisasi ekstrem, hingga permusuhan.
“Kita pernah mengalami efek politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi politik elektoral. Perbedaan pilihan politik adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut. Setelah pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.
Menurut Wahid, provokasi dan agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya di dunia nyata, ujaran fitnah dan kebencian akibat pilihan politik juga menyebar di linimasa media sosial. Akibatnya, ketegangan antarpendukung kandidat terus menguat.
Upaya merawat harmoni sosial pascapilkada, menurut Wahid, tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Wahid menyebut, peran masyarakat utamanya kalangan pemuda sangat signifikan untuk mengantisipasi konflik berlarut akibat kompetisi politik.
Lihat Juga :