Pengamat Duga Ada Kepentingan Terselubung dalam Program Kartu Prakerja

"Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung. Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu," imbuhnya.

Dugaan adanya konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja itu karena Airlangga ngotot melanjutkan program tersebut. Sementara, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas. "BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu," ungkapnya.

Maka itu, Uchok menyarankan sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Corona yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.

"Batalkan saja program Prakerja. Harusnya pemberian bantuan langsung dari Presiden bisa dicontoh daerah atau kementerian lainnya, bukan malah jualan modul pelatihan," tandasnya.