Penyatuan Jerman Bisa Jadi Model Reunifikasi Korea

Lebih jauh lagi, dengan reunifikasi yang dipimpin oleh Jerman Barat, warga Jerman Timur sulit menyuarakan keprihatinan mereka selama tahap awal reunifikasi. Karena sebelumnya Jerman Timur dianggap sebagai negara ilegal di bawah rezim Stasi dan dicap sebagai kediktatoran yang berlangsung selama 40 tahun.

Akibatnya, konflik sosial dan budaya berkembang secara internal, dan seperti yang diprediksi oleh Ralf Dahrendorf pada 1990, sistem demokrasi yang ditransplantasikan telah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, terguncang oleh tekanan internal dan eksternal. Dalam pemilihan parlemen Provinsi Sachsen dan Thuringia di bekas wilayah Timur Jerman pada 1 September 2024, partai populis sayap kanan partai Alternatif untuk Jerman (AfD) muncul sebagai partai terbesar kedua di Sachsen dan terbesar di Thuringia.

Di Thuringia, partai AfD mengamankan lebih dari sepertiga kursi, yang memungkinkan mereka untuk memveto keputusan penting mereka diri. Di Sachsen, Partai Die Linke, penerus Partai Komunis Jerman Timur, hanya memperoleh 4,5% suara proporsional, sehingga terlihat tidak mungkin untuk mengamankan kursi di parlemen provinsi.

Namun, dengan dua kandidat yang memenangkan pemilihan langsung, Partai Die Linke mempertahankan enam kursi dan berhasil tetap menjadi partai di dalam parlemen. Partai Die Linke sekarang menghadapi risiko kepunahan. Partai tersebut ditantang oleh AfD dan partai sayap kiri baru BSW (Bündnis Sara Wagenknecht), yang telah menjauhkan diri dari politik sayap kiri tradisional.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa bekas Jerman Timur, terlepas dari asal-usulnya, sedang berubah menjadi masyarakat yang berbeda. Pada saat yang sama, ada perspektif seperti yang dikemukakan Profesor D. Oschmann, yang menyebut "Jerman Timur sebagai penemuan Jerman Barat (Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung)", dan membingkai Jerman yang sudah reunifikasi sebagai konflik berkelanjutan antara Barat dan Timur.

Melalui reunifikasi, Jerman tidak hanya menawarkan Korea Selatan visi tentang potensi penyatuan Semenanjung Korea, tetapi juga mencerminkan realitas perpecahan di semenanjung saat ini melalui masa lalu. Pada Rapat Pleno Komite Sentral pada 30 Desember 2023, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa hubungan antar-Korea "bukan lagi hubungan antara sesama warga negara" melainkan "hubungan permusuhan antara dua negara."

Lebih jauh, selama Majelis Rakyat Tertinggi pada 15 Januari 2024, Kim Jong-un menegaskan bahwa konsep "unifikasi" dan "warga senegara" harus dihilangkan sepenuhnya. Perubahan sikap Korea Utara ini mencerminkan tanggapan Jerman Timur di masa lalu.