Perempuan Bangsa: Hari Santri Momentum Ciptakan Pesantren Bebas dari Kekerasan
Rabu, 23 Oktober 2024 - 16:05 WIB
JAKARTA - Perempuan Bangsa menggelar deklarasi nasional Santri Terlindungi untuk Kebangkitan Negeri. Deklarasi tersebut digelar dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2024.
Upacara Hari Santri Nasional yang berlangsung di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits di Bekasi ini pembacaan maskah deklarasi dilakukan oleh santri, guru, ustaz, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah. Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dan anggota DPR Dapil Depok Bekasi Sujatmiko.
Deklarasi nasional ini juga diinstruksikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC) hingga Pengurus Ranting Perempuan Bangsa sebagai Badan Otonom atau sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang bertindak sebagai pemimpin upacara Hari Santri Nasional tersebut menilai, kekerasan terjadi di dunia pendidikan.
"Hari ini terjadi ancaman darurat kekerasan di lembaga pendidikan. Kita harus jujur mengakui, bukan hanya pesantren, semua pendidikan yang berbasis asrama, pendidikan umum berbasis berbagai agama mengalami darurat kekerasan, dan kita harus hadapi," ujar Cak Imin yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dengan demikian, Deklarasi Anti Kekerasan di pesantren pada peringatan Hari Santri Nasional merupakan momentum yang tepat. Sebab lingkungan pesantren yang kaya akan nilai-nilai kebaikan seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan antikekerasan dalam dunia pendidikan.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menambahkan, tidak sedikit kalangan profesional, dunia bisnis, dan negarawan yang berasal dari pondok pesantren.
Upacara Hari Santri Nasional yang berlangsung di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits di Bekasi ini pembacaan maskah deklarasi dilakukan oleh santri, guru, ustaz, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah. Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dan anggota DPR Dapil Depok Bekasi Sujatmiko.
Deklarasi nasional ini juga diinstruksikan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC) hingga Pengurus Ranting Perempuan Bangsa sebagai Badan Otonom atau sayap perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang bertindak sebagai pemimpin upacara Hari Santri Nasional tersebut menilai, kekerasan terjadi di dunia pendidikan.
"Hari ini terjadi ancaman darurat kekerasan di lembaga pendidikan. Kita harus jujur mengakui, bukan hanya pesantren, semua pendidikan yang berbasis asrama, pendidikan umum berbasis berbagai agama mengalami darurat kekerasan, dan kita harus hadapi," ujar Cak Imin yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dengan demikian, Deklarasi Anti Kekerasan di pesantren pada peringatan Hari Santri Nasional merupakan momentum yang tepat. Sebab lingkungan pesantren yang kaya akan nilai-nilai kebaikan seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan antikekerasan dalam dunia pendidikan.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menambahkan, tidak sedikit kalangan profesional, dunia bisnis, dan negarawan yang berasal dari pondok pesantren.
Lihat Juga :
tulis komentar anda