Baru 1-2 Hari Dilantik, 5 Anak Buah Prabowo Sudah Bikin Kontroversi
Rabu, 23 Oktober 2024 - 11:20 WIB
“Jika kemudian Revisi UU TNI dilakukan hanya untuk mengakomodasi pilihan Presiden atas Seskab yang dia kehendaki, maka semakin sempurnalah penilaian banyak ahli mengenai autocratic legalism yang semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia,” jelasnya.
Dia menuturkan, Presiden, hingga para menteri dan pimpinan lembaga, semestinya tetap mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI, dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu dan/atau memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik: TNI fokus melakukan reformasi dan presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Foto/Dok SINDOnews
Pendiri lembaga survei Cyrus Network ini menjabat Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dia mengklaim kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dari era Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan, dalam kabinet Prabowo-Gibran terdapat 7 menteri koordinator (Menko). Menko itu yang akan mengoordinasi kementerian di bawahnya.
"Kan ada tujuh Menko kan? Ada banyak menko itu yang akan mengkoordinasikan. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru Kementerian sekarang jadi ramping," kata Hasan Nasbi di Istana Negara, Senin (21/10/2024).
Hasan Nasbi membandingkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru organisasi kementeriannya lebih gemuk. "Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan kementerian gemuk, yang kementerian yang badannya besar-besar, sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping," katanya.
Dia menuturkan, Presiden, hingga para menteri dan pimpinan lembaga, semestinya tetap mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI, dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu dan/atau memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik: TNI fokus melakukan reformasi dan presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
4. Hasan Nasbi
Foto/Dok SINDOnews
Pendiri lembaga survei Cyrus Network ini menjabat Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dia mengklaim kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dari era Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan, dalam kabinet Prabowo-Gibran terdapat 7 menteri koordinator (Menko). Menko itu yang akan mengoordinasi kementerian di bawahnya.
"Kan ada tujuh Menko kan? Ada banyak menko itu yang akan mengkoordinasikan. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru Kementerian sekarang jadi ramping," kata Hasan Nasbi di Istana Negara, Senin (21/10/2024).
Hasan Nasbi membandingkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru organisasi kementeriannya lebih gemuk. "Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan kementerian gemuk, yang kementerian yang badannya besar-besar, sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping," katanya.
5. Raffi Ahmad
tulis komentar anda