Asta Cita Prabowo-Gibran Kembalikan Sistem Ekonomi Berbasis Pancasila dan UUD 1945
Jum'at, 18 Oktober 2024 - 14:07 WIB
Namun, Asta Cita, visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berkomitmen pada penguatan ideologi Pancasila menjadi harapan baru untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.
Dia optimistis Asta Cita menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Asta Cita yang mengedepankan ideologi Pancasila diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan. Salah satu poin penting adalah bagaimana kebijakan ini dapat mengembalikan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
"Bagaimana caranya agar Asta Cita betul-betul akan memberikan kesempatan pada seluruh rakyat. Harus ada kedaulatan dari negara untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar terjadi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Peneliti The Institute for Ecosoc Right Sri Palupi mengatakan, saat ini kedaulatan ekonomi Indonesia hanyalah cek kosong bagi rakyat. Palupi menyoroti ketimpangan yang mencolok di mana 10% orang terkaya menguasai 75% kekayaan Indonesia, sementara mayoritas rakyat hanya bisa mengakses ampasnya.
Menurut dia, kebijakan ekonomi yang dijalankan saat ini semakin memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. “Bagaimana pun rakyat berusaha sekeras apa pun, nggak akan sukses,” ucapnya.
Dia optimistis Asta Cita menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Asta Cita yang mengedepankan ideologi Pancasila diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan. Salah satu poin penting adalah bagaimana kebijakan ini dapat mengembalikan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
"Bagaimana caranya agar Asta Cita betul-betul akan memberikan kesempatan pada seluruh rakyat. Harus ada kedaulatan dari negara untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar terjadi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Peneliti The Institute for Ecosoc Right Sri Palupi mengatakan, saat ini kedaulatan ekonomi Indonesia hanyalah cek kosong bagi rakyat. Palupi menyoroti ketimpangan yang mencolok di mana 10% orang terkaya menguasai 75% kekayaan Indonesia, sementara mayoritas rakyat hanya bisa mengakses ampasnya.
Menurut dia, kebijakan ekonomi yang dijalankan saat ini semakin memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. “Bagaimana pun rakyat berusaha sekeras apa pun, nggak akan sukses,” ucapnya.
Lihat Juga :