Komitmen Partai Perindo soal Pilkada 2024 Tanpa Black Campaign dan Politik Uang
Kamis, 10 Oktober 2024 - 14:30 WIB
Baca juga: Pilkada 2024, Partai Perindo Cari Sosok Pemimpin Pro Rakyat
Ferry tak ingin, tahapan ini justru dikotori dengan kampanye hitam dengan isu yang tidak bertanggung jawab tanpa basis data yang kongkret.
Dia menyadari, politik uang dalam pemilu memang menjadi tantangan besar saat ini. Padahal sebenarnya masyarakat telah menyadari kalau praktik politik yang adalah tindakan yang tidak etis.
Pria yang akrab disapa Kang Ferry ini menyatakan, Partai Perindo akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal selama fase kampanye untuk memastikan seluruh proses pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kami akan memastikan bahwa seluruh calon kepala daerah yang kami dukung mengikuti etika politik yang tinggi, dan kami mendukung penuh penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan jujur serta melaksanakan kompetisi secara beradab," ucapnya.
"Kita harus menjaga pilkada sebagai ajang kompetisi politik yang sehat, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi," sambungnya.
Ferry tak ingin, tahapan ini justru dikotori dengan kampanye hitam dengan isu yang tidak bertanggung jawab tanpa basis data yang kongkret.
Dia menyadari, politik uang dalam pemilu memang menjadi tantangan besar saat ini. Padahal sebenarnya masyarakat telah menyadari kalau praktik politik yang adalah tindakan yang tidak etis.
Pria yang akrab disapa Kang Ferry ini menyatakan, Partai Perindo akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal selama fase kampanye untuk memastikan seluruh proses pemilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Kami akan memastikan bahwa seluruh calon kepala daerah yang kami dukung mengikuti etika politik yang tinggi, dan kami mendukung penuh penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan jujur serta melaksanakan kompetisi secara beradab," ucapnya.
"Kita harus menjaga pilkada sebagai ajang kompetisi politik yang sehat, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi," sambungnya.
Lihat Juga :