Prabowo Sebut Jokowi Man of Action: Pemimpin yang Berani Ambil Keputusan
Senin, 30 September 2024 - 16:51 WIB
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya sebagai Man of Vision, tetapi Man of Action. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya sebagai Man of Vision, tetapi Man of Action. Meski keputusannya kerap mendapat pertentangan, namun rencana besar yang telah lama tertunda sebenarnya dilakukan oleh Jokowi.
Misalnya, hilirisasi yang dilakukan Jokowi mendapat pertentangan dari berbagai pihak, termasuk internasional. Namun, Jokowi berani memutuskan dominasi asing dalam pengelolaan tambang hingga penjualannya.
"Saya Jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau (Jokowi) adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani," ujar Prabowo yang dikutip dalam sebuah akun Instagram, Sabtu (28/9/2024).
Melalui PT Inalum, Indonesia berhasil mengakuisisi dan mendominasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51,32 persen dari sebelumnya 9,32 persen. Selain itu, Pemda Papua juga mendapatkan saham sebesar 10 persen.
Upaya menghilirisasi pengelolaan sumber daya alam di era Jokowi tidaklah mulus. Serangan terhadap negara hingga penolakan dari negara asing terus terjadi dalam proses ini.
Beragam langkah dilakukan Jokowi, mulai dari menyiapkan aturan hingga membangun pabrik pengelolaan nikel dan emas untuk meningkatkan nilai ekspor sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
"Uni Eropa berang, marah-marah kita digugat ke WTO (World Trade Organization). Dan kita dikalahkan, naik banding terus IMF menekan kita. Alhamdulillah Pak Jokowi tidak bergeming dan tidak mau diintimidasi serta mengatakan terus hilirisasi," kata Prabowo.
Pada 2022, hilirisasi SDA telah menunjukkan peningkatan ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 16,5 persen. Selain itu, hilirisasi juga membantu pembukaan lapangan kerja serta meningkatkan PAD daerah.
“Di Sulteng, sebelum hilirisasi, hanya 1.800 tenaga kerja yang terserap dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, menjadi 71.500 tenaga kerja yang bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng,” ujar Jokowi seperti dilansir dari website Sekretariat Negara.
Selanjutnya, hilirisasi juga memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara yang terus meningkat. Periode 2014-2015, pemerintah menghasilkan Rp31 triliun dari ekspor bahan mentah.
“Setelah hilirisasi, menjadi Rp510 triliun. Kembali lagi, dari USD2,1 billion melompat menjadi USD33,8 billion. Jadi, melompatnya berapa kali lipat? Ini baru beberapa turunan saja,” kata Jokowi.
Misalnya, hilirisasi yang dilakukan Jokowi mendapat pertentangan dari berbagai pihak, termasuk internasional. Namun, Jokowi berani memutuskan dominasi asing dalam pengelolaan tambang hingga penjualannya.
"Saya Jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau (Jokowi) adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani," ujar Prabowo yang dikutip dalam sebuah akun Instagram, Sabtu (28/9/2024).
Melalui PT Inalum, Indonesia berhasil mengakuisisi dan mendominasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51,32 persen dari sebelumnya 9,32 persen. Selain itu, Pemda Papua juga mendapatkan saham sebesar 10 persen.
Upaya menghilirisasi pengelolaan sumber daya alam di era Jokowi tidaklah mulus. Serangan terhadap negara hingga penolakan dari negara asing terus terjadi dalam proses ini.
Beragam langkah dilakukan Jokowi, mulai dari menyiapkan aturan hingga membangun pabrik pengelolaan nikel dan emas untuk meningkatkan nilai ekspor sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
"Uni Eropa berang, marah-marah kita digugat ke WTO (World Trade Organization). Dan kita dikalahkan, naik banding terus IMF menekan kita. Alhamdulillah Pak Jokowi tidak bergeming dan tidak mau diintimidasi serta mengatakan terus hilirisasi," kata Prabowo.
Pada 2022, hilirisasi SDA telah menunjukkan peningkatan ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 16,5 persen. Selain itu, hilirisasi juga membantu pembukaan lapangan kerja serta meningkatkan PAD daerah.
“Di Sulteng, sebelum hilirisasi, hanya 1.800 tenaga kerja yang terserap dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi, menjadi 71.500 tenaga kerja yang bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng,” ujar Jokowi seperti dilansir dari website Sekretariat Negara.
Selanjutnya, hilirisasi juga memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara yang terus meningkat. Periode 2014-2015, pemerintah menghasilkan Rp31 triliun dari ekspor bahan mentah.
“Setelah hilirisasi, menjadi Rp510 triliun. Kembali lagi, dari USD2,1 billion melompat menjadi USD33,8 billion. Jadi, melompatnya berapa kali lipat? Ini baru beberapa turunan saja,” kata Jokowi.
(jon)
tulis komentar anda