UKP Mardiono Dorong Peningkatan Produktivitas Angkatan Kerja untuk Hadapi Bonus Demografi
Selasa, 24 September 2024 - 21:21 WIB
Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono. Foto/Istimewa
JAKARTA - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Royale Krakatau Hotel, Cilegon, Banten, Senin (23/9/2024). Dalam kesempatan itu, dia mendorong peningkatan produktivitas dan kapasitas angkatan kerja untuk memanfaatkan bonus demografi pada 2030-2040.
“Indonesia diprediksi akan mengalami puncak era bonus demografi pada 2030-2040. Perlu adanya sinergi, dukungan, dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor industri, dan pendidikan dalam mempersiapkan angkatan kerja produktif serta penciptaan lapangan kerja,” kata Mardiono.
Mardiono menuturkan, peningkatan kapasitas dan produktivitas angkatan kerja sangat penting untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita masyarakat itu sendiri. Sebab, hal itu menjadi salah satu pilar utama pembangunan dan indikator penting bagi pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya lain yang tak kalah penting adalah mendorong angkatan kerja untuk mengembangkan UMKM. Pada kasus Kota Cilegon saat ini kebanyakan lapangan kerja industrinya adalah industri hulu padat modal,” katanya.
Dia mengatakan, peningkatan peran UMKM di sini diperlukan untuk mencari peluang ekonomi dari aktivitas industri besar termasuk peluang hilirisasinya. “Hadirnya isu penyiapan angkatan kerja, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja menjadi penting untuk mempertemukan pemerintah pusat dan daerah bersama pelaku industri setempat, UMKM, serta stakeholder lainnya termasuk masyarakat,” ucapnya.
Mardiono juga berharap ke depannya kegiatan UMKM dapat berkontribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor ekonomi potensial lainnya. Sehingga, keterkaitan UMKM dan sektor industri dapat berjalan termasuk pengembangan proses hilirisasi di Kota Cilegon dan wilayah sekitarnya.
“Maka dari itu perlu juga dukungan pengembangan kapasitas UMKM, produk, dan pemasarannya melalui digitalisasi agar terjalin konektivitas antara UMKM dan sektor industri termasuk hilirisasinya,” ungkapnya.
Tema FGD pada kali ini adalah Peningkatan Peran Angkatan Kerja dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pengentasan Kemiskinan. Hasil diskusi pada FGD kali ini bakal menjadi bahan kajian dan masukan bagi pemerintah dalam proses transisi ke pemerintahan baru, yaitu pemerintah Prabowo-Gibran.
“Indonesia diprediksi akan mengalami puncak era bonus demografi pada 2030-2040. Perlu adanya sinergi, dukungan, dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, sektor industri, dan pendidikan dalam mempersiapkan angkatan kerja produktif serta penciptaan lapangan kerja,” kata Mardiono.
Mardiono menuturkan, peningkatan kapasitas dan produktivitas angkatan kerja sangat penting untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita masyarakat itu sendiri. Sebab, hal itu menjadi salah satu pilar utama pembangunan dan indikator penting bagi pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya lain yang tak kalah penting adalah mendorong angkatan kerja untuk mengembangkan UMKM. Pada kasus Kota Cilegon saat ini kebanyakan lapangan kerja industrinya adalah industri hulu padat modal,” katanya.
Dia mengatakan, peningkatan peran UMKM di sini diperlukan untuk mencari peluang ekonomi dari aktivitas industri besar termasuk peluang hilirisasinya. “Hadirnya isu penyiapan angkatan kerja, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja menjadi penting untuk mempertemukan pemerintah pusat dan daerah bersama pelaku industri setempat, UMKM, serta stakeholder lainnya termasuk masyarakat,” ucapnya.
Mardiono juga berharap ke depannya kegiatan UMKM dapat berkontribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor ekonomi potensial lainnya. Sehingga, keterkaitan UMKM dan sektor industri dapat berjalan termasuk pengembangan proses hilirisasi di Kota Cilegon dan wilayah sekitarnya.
“Maka dari itu perlu juga dukungan pengembangan kapasitas UMKM, produk, dan pemasarannya melalui digitalisasi agar terjalin konektivitas antara UMKM dan sektor industri termasuk hilirisasinya,” ungkapnya.
Tema FGD pada kali ini adalah Peningkatan Peran Angkatan Kerja dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pengentasan Kemiskinan. Hasil diskusi pada FGD kali ini bakal menjadi bahan kajian dan masukan bagi pemerintah dalam proses transisi ke pemerintahan baru, yaitu pemerintah Prabowo-Gibran.
(rca)
tulis komentar anda