Masyarakat Sudah Lelah dengan Ketidakadilan yang Merajalela

Bukan rahasia lagi, kata Pieter Zulkifli, bahwa para penguasa dan elite politik lebih sering memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, ketimbang memperhatikan masa depan rakyat. Dia berpandangan reformasi dan perubahan yang diharapkan dari amandemen UUD 1945 ternyata tidak lebih dari sekadar alat politik untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan.

Tak hanya itu, sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keadilan, justru menjadi alat para penguasa untuk melindungi diri bersama kroninya. "Hukum yang bisa dibeli hanya akan menciptakan penjahat-penjahat baru yang berlindung di balik atribut kehormatan, menjauhkan keadilan dari rakyat," kata Pieter Zulkifli.

Pieter Zulkifli juga mengibaratkan elite sekarang sering menggunakan pernyataan-pernyataan indah untuk membius masyarakat. Padahal kenyataannya, seorang Presiden pun tidak mampu membereskan kekacauan yang terjadi dalam kabinet atau kementeriannya sendiri.

"Retorika Indonesia Maju dan Indonesia Emas hanyalah topeng untuk menutupi ketidakberdayaan melawan kekuatan oligarki dan elite yang rakus," kata Pieter Zulkifli.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menyoroti korupsi yang merajalela di Tanah Air. Dia bahkan menilai hukum sekarang bisa diperjualbelikan. "Dan kepemimpinan yang tidak berpihak pada kebenaran membentuk wajah buruk negeri ini. Korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan individu, melainkan sistemik," ungkapnya.

"Sistem politik yang mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, serta budaya korupsi yang sudah mengakar menjadi faktor utama maraknya praktik korupsi di negeri ini," pungkasnya.