Projo Ingatkan Wacana KIM Plus Tak Dijadikan Transaksi Kursi Kabinet
Jum'at, 09 Agustus 2024 - 17:01 WIB
Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024). FOTO/REFI SANDI
JAKARTA - Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju ( KIM) Plus dalam Pilkada Jakarta 2024 dinilai sebagai hal positif bagi Indonesia. Dibutuhkan suatu lompatan bangsa dengan konsolidasi besar dalam pemerintahan Indonesia ke depan.
Hal ini disampaikan Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus menanggapi bergabungnya PKS, PKB, dan Partai NasDem ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurutnya, wacana KIM Plus sejalan dengan apa yang menjadi pandangan Projo bahwa bangsa Indonesia butuh sebuah komitmen konsolidasi besar ke depan.
"Projo sejak sebelum Musra sudah berpikir bahwa bangsa ini butuh sebuah konsolidasi besar kalau bangsa ini mau lompat maju, karena syarat dari sebuah lompatan kemajuan bangsa adalah persatuan nasional, tanpa persatuan nasional tak mungkin ada lompatan sebuah bangsa. Jadi wacana KIM Plus ini adalah bagian dari konsolidasi besar bangsa ini yang harus didukung," kata Panel di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).
Projo mengingatkan partai politik yang hendak bergabung dalam KIM Plus harus menyamakan pandangan untuk persatuan nasional mencapai Indonesia Emas 2045. Ia mewanti-wanti agar wacana konsolidasi menjadi KIM Plus usai Pilpres dan Pileg 2024 tak dijadikan sebagai transaksi kursi kabinet.
"Jadi DPP Projo mengingatkan kepada teman teman parpol yang ingin bergabung dalam KIM Plus supaya kesadaran bergabungnya adalah karena Indonesia harus bersatu mencapai Indonesia Emas 2045 bukan karena transaksi kursi kabinet," katanya.
Hal ini disampaikan Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus menanggapi bergabungnya PKS, PKB, dan Partai NasDem ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurutnya, wacana KIM Plus sejalan dengan apa yang menjadi pandangan Projo bahwa bangsa Indonesia butuh sebuah komitmen konsolidasi besar ke depan.
"Projo sejak sebelum Musra sudah berpikir bahwa bangsa ini butuh sebuah konsolidasi besar kalau bangsa ini mau lompat maju, karena syarat dari sebuah lompatan kemajuan bangsa adalah persatuan nasional, tanpa persatuan nasional tak mungkin ada lompatan sebuah bangsa. Jadi wacana KIM Plus ini adalah bagian dari konsolidasi besar bangsa ini yang harus didukung," kata Panel di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).
Projo mengingatkan partai politik yang hendak bergabung dalam KIM Plus harus menyamakan pandangan untuk persatuan nasional mencapai Indonesia Emas 2045. Ia mewanti-wanti agar wacana konsolidasi menjadi KIM Plus usai Pilpres dan Pileg 2024 tak dijadikan sebagai transaksi kursi kabinet.
"Jadi DPP Projo mengingatkan kepada teman teman parpol yang ingin bergabung dalam KIM Plus supaya kesadaran bergabungnya adalah karena Indonesia harus bersatu mencapai Indonesia Emas 2045 bukan karena transaksi kursi kabinet," katanya.
(abd)
tulis komentar anda