Anggota DPR Usulkan Harga BBM Non Subsidi Layak Naik Agar Tidak Semakin Bebani APBN
Kamis, 01 Agustus 2024 - 12:22 WIB
Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo, juga mengaku sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series. Sebab, jika Pertamina terus menahan harga, maka pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.
Selain itu, Sartono juga mengingatkan kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional. “Sehingga penyesuaian harga BBM non subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” katanya.
Sartono mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM non subsidi. Hal itu, untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.
“Penyesuaian harga juga akan membantu mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi,” ucapnya.
Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM non subsidi harus dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial
Selain itu, Sartono juga mengingatkan kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional. “Sehingga penyesuaian harga BBM non subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” katanya.
Sartono mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM non subsidi. Hal itu, untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.
“Penyesuaian harga juga akan membantu mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi,” ucapnya.
Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM non subsidi harus dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial
(cip)
tulis komentar anda