PKS Minta Diajak Gerindra Masuk Pemerintah, Pengamat: Di KIM Ada Partai Gelora
Kamis, 25 Juli 2024 - 17:02 WIB
Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang berkelakar minta partainya diajak Gerindra masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran menuai sorotan publik. Foto/Dok PKS
JAKARTA - Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang berkelakar minta partainya diajak Gerindra masuk Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan publik. Namun, persoalannya tidak sederhana jika PKS ingin gabung pemerintah selanjutnya.
“Tetapi problemnya tidak sederhana, karena di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo ada Partai Gelora (pecahan PKS) dan hal ini juga tergantung konstelasi Pilkada DKI Jakarta 2024, karena PKS yang kemungkinan besar usung Anies potensi berhadapan dengan yang diusung oleh Gerindra,” ujar Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Survei dan Poling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (25/7/2024).
“Tetapi sisi positifnya, jika PKS memang mendapat jatah satu kementerian, Prabowo bisa lebih mudah mengontrol, jika yang diusung PKS (Anies) di Pilkada Jakarta nanti yang unggul di Pilkada Serantak November 2024,” sambungnya.
Igor pun merespons PKS yang berharap bisa diajak masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. “Ibarat analoginya seperti penerimaan mahasiwa baru di kampus saat ini. Ada gelombang pertama (Nasdem dan PKB), lalu gelombang kedua (diharapkan PKS dan besar kemungkinan PPP),” kata Igor.
Igor berpendapat, bisa saja gelombang ketiga giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang turut bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. “Politics is the art of possibility. Ditambah Prabowo juga menginginkan rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, PKS merasa tidak mau ditinggal sendirian karena pada pemilu sebelumnya (2014 dan 2019) pernah berada di kubu Prabowo. “Dan itu membuat PKS jauh lebih nyaman ketimbang nanti harus berada di luar pemerintahan (oposisi) bersama PDIP,” pungkasnya.
“Tetapi problemnya tidak sederhana, karena di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo ada Partai Gelora (pecahan PKS) dan hal ini juga tergantung konstelasi Pilkada DKI Jakarta 2024, karena PKS yang kemungkinan besar usung Anies potensi berhadapan dengan yang diusung oleh Gerindra,” ujar Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Survei dan Poling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (25/7/2024).
“Tetapi sisi positifnya, jika PKS memang mendapat jatah satu kementerian, Prabowo bisa lebih mudah mengontrol, jika yang diusung PKS (Anies) di Pilkada Jakarta nanti yang unggul di Pilkada Serantak November 2024,” sambungnya.
Baca Juga
Igor pun merespons PKS yang berharap bisa diajak masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. “Ibarat analoginya seperti penerimaan mahasiwa baru di kampus saat ini. Ada gelombang pertama (Nasdem dan PKB), lalu gelombang kedua (diharapkan PKS dan besar kemungkinan PPP),” kata Igor.
Igor berpendapat, bisa saja gelombang ketiga giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang turut bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. “Politics is the art of possibility. Ditambah Prabowo juga menginginkan rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, PKS merasa tidak mau ditinggal sendirian karena pada pemilu sebelumnya (2014 dan 2019) pernah berada di kubu Prabowo. “Dan itu membuat PKS jauh lebih nyaman ketimbang nanti harus berada di luar pemerintahan (oposisi) bersama PDIP,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda