Bawaslu Gandeng Universitas Bung Karno Sosialisasikan Pengawasan Pilkada 2024
Selasa, 23 Juli 2024 - 14:27 WIB
Menghadapi Pilkada 2024, Kepala Biro Perencanaan Organisasi Bawaslu Hendri Dwi Prastowo dan Divisi SDM Organisasi Bawaslu Herwin Molanda menggandeng UBK melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan mahasiswa di Manado. Foto: Ist
JAKARTA - Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Kepala Biro Perencanaan Organisasi Bawaslu Hendri Dwi Prastowo dan Divisi SDM Organisasi Bawaslu Herwin Molanda menggandeng Universitas Bung Karno (UBK) melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan mahasiswa di Manado, Sulawesi Utara.
Sosialisasi yang bekerja sama dengan Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) tersebut dipaparkan oleh Rektor UBK Didik Suhariyanto dengan mengusung tema Peran Baswalu Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas.
Dalam pemaparannya, Didik yang juga pernah menjabat Ketua Tim Seleksi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta menegaskan pentingnya semua pihak mengetahui peran, fungsi, dan teknis kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Setelah mengetahui semuanya, dia berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan pilkada serentak dari praktik pemilu curang yang telah menjadi budaya di negeri ini.
"Jika semua pihak mengetahui tanggung jawab dan kinerja Bawaslu serta mau bekerja sama, maka saya yakin kita dapat mencegah praktik pemilu curang yang telah menjadi budaya di negeri ini," kata mantan Ketua Tim Seleksi Komisioner KPU Jawa Timur ini, Senin (22/7/2024).
Adapaun jenis pelanggaran pemilu curang yang harus diawasi mulai dari pelanggaran administratif yang bisa dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu, pelanggaran kode etik yang bisa dilakukan oleh DKPP sebagai penanganan etik pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, serta pelanggaran tindak pidana lainnya seperti ketidaknetralan ASN.
Lihat Juga: Bakal Cakada yang Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat sebagai Kontestan Pilkada Bisa Ajukan Sengketa ke Bawaslu
Sosialisasi yang bekerja sama dengan Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) tersebut dipaparkan oleh Rektor UBK Didik Suhariyanto dengan mengusung tema Peran Baswalu Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas.
Baca Juga
Dalam pemaparannya, Didik yang juga pernah menjabat Ketua Tim Seleksi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta menegaskan pentingnya semua pihak mengetahui peran, fungsi, dan teknis kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.
Setelah mengetahui semuanya, dia berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan pilkada serentak dari praktik pemilu curang yang telah menjadi budaya di negeri ini.
"Jika semua pihak mengetahui tanggung jawab dan kinerja Bawaslu serta mau bekerja sama, maka saya yakin kita dapat mencegah praktik pemilu curang yang telah menjadi budaya di negeri ini," kata mantan Ketua Tim Seleksi Komisioner KPU Jawa Timur ini, Senin (22/7/2024).
Adapaun jenis pelanggaran pemilu curang yang harus diawasi mulai dari pelanggaran administratif yang bisa dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu, pelanggaran kode etik yang bisa dilakukan oleh DKPP sebagai penanganan etik pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, serta pelanggaran tindak pidana lainnya seperti ketidaknetralan ASN.
Lihat Juga: Bakal Cakada yang Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat sebagai Kontestan Pilkada Bisa Ajukan Sengketa ke Bawaslu
(jon)
tulis komentar anda