KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan
Rabu, 17 Juli 2024 - 19:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap baru 13.493 dari total 20.462 caleg terpilih yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap baru 13.493 dari total 20.462 caleg terpilih yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) . Dengan demikian, ada 6.969 caleg terpilih yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK per 15 Juli 2024.
"Sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, dari data yang diberikan oleh KPU ada sekitar 13.493 calon sudah lapor dari total 20.462 calon terpilih berdasarkan data penetapan yang didapatkan dari KPU," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2024).
KPK mendorong para calon legislatif terpilih untuk segera menyetorkan LHKPN. Sebab, kata Tessa, ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan para caleg terpilih untuk melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah.
"Sehingga tidak berpotensi melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih," beber Tessa.
Para caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan. Di mana, pelantikan untuk para caleg terpilih akan berlangsung pada 1 Oktober 2024. Jika para caleg terpilih tidak melaporkan harta kekayaannya, maka berpotensi namanya dicoret.
"Batas waktu (pelaporan LHKPN) adalah 21 hari sebelum pelantikan," pungkasnya.
Sekadar informasi, caleg terpilih pada Pemilu 2024 terancam tak bisa dilantik apabila tak melaporkan harta kekayaannya. Hal itu mengacu pada Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.
"Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara," kata Komisioner KPU, Idham Holik mengutip aturan PKPU, Selasa (16/7/2024).
"Sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, dari data yang diberikan oleh KPU ada sekitar 13.493 calon sudah lapor dari total 20.462 calon terpilih berdasarkan data penetapan yang didapatkan dari KPU," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2024).
Baca Juga
KPK mendorong para calon legislatif terpilih untuk segera menyetorkan LHKPN. Sebab, kata Tessa, ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2024 yang mewajibkan para caleg terpilih untuk melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah.
"Sehingga tidak berpotensi melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih," beber Tessa.
Para caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan. Di mana, pelantikan untuk para caleg terpilih akan berlangsung pada 1 Oktober 2024. Jika para caleg terpilih tidak melaporkan harta kekayaannya, maka berpotensi namanya dicoret.
"Batas waktu (pelaporan LHKPN) adalah 21 hari sebelum pelantikan," pungkasnya.
Sekadar informasi, caleg terpilih pada Pemilu 2024 terancam tak bisa dilantik apabila tak melaporkan harta kekayaannya. Hal itu mengacu pada Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.
"Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara," kata Komisioner KPU, Idham Holik mengutip aturan PKPU, Selasa (16/7/2024).
tulis komentar anda