Keberlanjutan Pembinaan Mantan Kelompok JI Kunci Keberhasilan Program Deradikalisasi
Selasa, 16 Juli 2024 - 14:13 WIB
Pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, pembinaan mantan napiter atau anggota jaringan radikal dan teror seharusnya tetap menjadi perhatian walaupun kelompoknya telah dideklarasikan bubar. FOTO/IST
JAKARTA - Kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan pembubaran diri dan menyatakan ikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 30 Juni 2024. Ikrar itu dibacakan tokoh senior dan mantan amir JI, Abu Rusydan bersama 16 tokoh dan pengelola pesantren, termasuk pimpinan tertinggi JI, Para Wijayanto.
Pengamat terorisme, Noor Huda Ismail, menjelaskan, bubarnya kelompok JI tidak meniadakan usaha lanjutan dari Pemerintah Indonesia untuk membina mantan anggota. Pembinaan mantan napiter atau anggota jaringan radikal dan teror seharusnya tetap menjadi perhatian walaupun kelompoknya telah dideklarasikan bubar.
"JI bisa dikatakan bubar secara organisasi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa secara pemikiran mantan anggota JI masih memerlukan pembinaan dan kontrol dalam jangka panjang. Komitmen mereka (terhadap NKRI) masih perlu dibuktikan. Pembinaan mantan anggota JI ini menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk proaktif menindaklanjuti itikad baik mereka karena bersedia ikrar setia pada NKRI," kata Noor Huda di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian ini berharap agar Pemerintah Indonesia bisa cepat bertindak melakukan deradikalisasi terhadap para mantan anggota kelompok teror, termasuk JI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan arah bagi para mantan anggota, sehingga mereka yang telah mengungkapkan keinginan untuk bertobat, tidak kembali lagi pada perkumpulan lamanya.
"Jika tidak segera ada tindak lanjutnya untuk merangkul mantan anggota dari kelompok radikal, Saya khawatir justru akan muncul kekecewaan dari mereka para mantan anggota JI, karena ternyata setelah ikrar setia NKRI atau pembubaran JI tidak ada pembinaan lanjutan dari pemerintah," imbuhnya.
Keberlanjutan pembinaan resmi dari Pemerintah Indonesia yang akan memperkuat komitmen mantan anggota JI, dan dapat menjamin pembubaran JI bukan semata-mata manuver dari kelompok JI untuk mengalihkan perhatian dan justru bergerak dibawah permukaan.
Tentang seberapa dekatkah kelompok JI dengan doktrin yang menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuannya, Noor Huda meyakini bahwa pola pergerakan JI cenderung lebih halus dibandingkan dengan kelompok seperti JAD atau JAT. Doktrinasi JI yang terakhir menilai bahwa Indonesia bukanlah negara atau wilayah konflik, sehingga tidak dianggap sebagai sasaran amaliyah yang tepat.
"Sejauh ini saya melihat JI tidak berpaham takfiri ekstrem seperti kelompok JAD (Jamaah Ansharud Daulah). Mereka (Jamaah Islamiyah/JI) lebih moderat dalam gerakannya. Dalam hal penggunaan kekerasan, kelompok JI hanya melakukannya di wilayah konflik. Di era kepemimpinan Para Wijayanto bahkan lebih spesifik lagi, JI hanya akan melibatkan diri dalam konflik di luar negeri (jihad global)," kata Noor Huda.
Pengamat terorisme, Noor Huda Ismail, menjelaskan, bubarnya kelompok JI tidak meniadakan usaha lanjutan dari Pemerintah Indonesia untuk membina mantan anggota. Pembinaan mantan napiter atau anggota jaringan radikal dan teror seharusnya tetap menjadi perhatian walaupun kelompoknya telah dideklarasikan bubar.
"JI bisa dikatakan bubar secara organisasi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa secara pemikiran mantan anggota JI masih memerlukan pembinaan dan kontrol dalam jangka panjang. Komitmen mereka (terhadap NKRI) masih perlu dibuktikan. Pembinaan mantan anggota JI ini menjadi tugas semua pemangku kebijakan untuk proaktif menindaklanjuti itikad baik mereka karena bersedia ikrar setia pada NKRI," kata Noor Huda di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Baca Juga
Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian ini berharap agar Pemerintah Indonesia bisa cepat bertindak melakukan deradikalisasi terhadap para mantan anggota kelompok teror, termasuk JI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan arah bagi para mantan anggota, sehingga mereka yang telah mengungkapkan keinginan untuk bertobat, tidak kembali lagi pada perkumpulan lamanya.
"Jika tidak segera ada tindak lanjutnya untuk merangkul mantan anggota dari kelompok radikal, Saya khawatir justru akan muncul kekecewaan dari mereka para mantan anggota JI, karena ternyata setelah ikrar setia NKRI atau pembubaran JI tidak ada pembinaan lanjutan dari pemerintah," imbuhnya.
Keberlanjutan pembinaan resmi dari Pemerintah Indonesia yang akan memperkuat komitmen mantan anggota JI, dan dapat menjamin pembubaran JI bukan semata-mata manuver dari kelompok JI untuk mengalihkan perhatian dan justru bergerak dibawah permukaan.
Tentang seberapa dekatkah kelompok JI dengan doktrin yang menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuannya, Noor Huda meyakini bahwa pola pergerakan JI cenderung lebih halus dibandingkan dengan kelompok seperti JAD atau JAT. Doktrinasi JI yang terakhir menilai bahwa Indonesia bukanlah negara atau wilayah konflik, sehingga tidak dianggap sebagai sasaran amaliyah yang tepat.
"Sejauh ini saya melihat JI tidak berpaham takfiri ekstrem seperti kelompok JAD (Jamaah Ansharud Daulah). Mereka (Jamaah Islamiyah/JI) lebih moderat dalam gerakannya. Dalam hal penggunaan kekerasan, kelompok JI hanya melakukannya di wilayah konflik. Di era kepemimpinan Para Wijayanto bahkan lebih spesifik lagi, JI hanya akan melibatkan diri dalam konflik di luar negeri (jihad global)," kata Noor Huda.
tulis komentar anda