Kans Megawati Jadi Anggota DPA, Politikus Senior PDIP Sebut Tendensius
Jum'at, 12 Juli 2024 - 11:48 WIB
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai sangat dini bicara kans Megawati Soekarnoputri menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hendrawan Supratikno menilai sangat dini bicara kans Megawati Soekarnoputri menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ). Menurutnya, pemilihan anggota DPA bergantung pada keputusan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.
"Tergantung pilihan Presiden Prabowo," kata Hendrawan saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).
Anggota Komisi XI DPR itu menilai sangat subjektif dan tendensius bila saat ini sudah berbicara nama anggota DPA. Menurutnya, akan lebih baik jika seluruh pihak dapat menjadikan DPA sebagai lembaga yang berkualitas dan fungsional.
"Terlalu dini, subjektif, dan tendensius bicara nama-nama anggotanya. Fokus kita adalah menjadikan DPA sebagai lembaga pertimbangan yang berkualitas dan fungsional," katanya
Hendrawan menjelaskan, DPR tengah menunggu surat presiden (surpres) agar bisa memulai pembahasan regulasi terkait DPA.
Untuk diketahui, nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan diganti dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Rencana itu akan tercantum dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Wantimpres. RUU itu, telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR.
"Karena usul dari DPR, maka pada waktunya DIM (daftar inventarisasi masalah) datang dari pemerintah. Biasanya dikirim bersama Surpres untuk memulai pembahasan RUU," ucap Hendrawan.
"Dengan demikian, masih ada waktu untuk fraksi-fraksi menyerap masukan-masukan bermakna dari masyarakat," katanya.
"Tergantung pilihan Presiden Prabowo," kata Hendrawan saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).
Anggota Komisi XI DPR itu menilai sangat subjektif dan tendensius bila saat ini sudah berbicara nama anggota DPA. Menurutnya, akan lebih baik jika seluruh pihak dapat menjadikan DPA sebagai lembaga yang berkualitas dan fungsional.
"Terlalu dini, subjektif, dan tendensius bicara nama-nama anggotanya. Fokus kita adalah menjadikan DPA sebagai lembaga pertimbangan yang berkualitas dan fungsional," katanya
Hendrawan menjelaskan, DPR tengah menunggu surat presiden (surpres) agar bisa memulai pembahasan regulasi terkait DPA.
Untuk diketahui, nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan diganti dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Rencana itu akan tercantum dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Wantimpres. RUU itu, telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR.
"Karena usul dari DPR, maka pada waktunya DIM (daftar inventarisasi masalah) datang dari pemerintah. Biasanya dikirim bersama Surpres untuk memulai pembahasan RUU," ucap Hendrawan.
"Dengan demikian, masih ada waktu untuk fraksi-fraksi menyerap masukan-masukan bermakna dari masyarakat," katanya.
(abd)
tulis komentar anda