Komisi I DPR Kritik Jokowi Lebih Dengarkan Projo Dibanding Wantannas dan Lemhannas
Kamis, 13 Juni 2024 - 21:22 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dalam rapat dengar pendapat bersama Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024). FOTO/SINDOnews/FELLY UTAMA
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan sentilan keras terhadap fungsi yang dijalankan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Utut melihat pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), kedua lembaga tersebut seperti tidak terlihat fungsinya. Mirisnya, kata dia, Presiden lebih mendengarkan organ relawan pengusungnya.
"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana?” Cetus Utut dalam rapat dengar pendapat bersama Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Padahal, menurut Utut, kedua lembaga ini sebenarnya berfungsi untuk membantu presiden merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional. Namun, kata dia, fungsi ini tak terlihat dilakukan dengan nyata oleh kedua lembaga ini. Bahkan, legislator PDIP itu berani beratuh selama kepemimpinan Presiden Jokowi, kedua lembaga ini jarang bertemu untuk rapat bersama.
"Dugaan saya yang mau mertamu juga jarang. Kalau pernah ketemu saya voor 1 banding 10. Kalau bener saya kasih Rp10 juta, eh Rp100 juta, kalau saya yang, Bapak yang nggak bener Bapak kasih saya Rp10 juta,” ujarnya.
"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana?” Cetus Utut dalam rapat dengar pendapat bersama Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Padahal, menurut Utut, kedua lembaga ini sebenarnya berfungsi untuk membantu presiden merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional. Namun, kata dia, fungsi ini tak terlihat dilakukan dengan nyata oleh kedua lembaga ini. Bahkan, legislator PDIP itu berani beratuh selama kepemimpinan Presiden Jokowi, kedua lembaga ini jarang bertemu untuk rapat bersama.
"Dugaan saya yang mau mertamu juga jarang. Kalau pernah ketemu saya voor 1 banding 10. Kalau bener saya kasih Rp10 juta, eh Rp100 juta, kalau saya yang, Bapak yang nggak bener Bapak kasih saya Rp10 juta,” ujarnya.
(abd)
tulis komentar anda