Dukung All Eyes on Papua, Stafsus Jokowi Rekomendasikan Kebijakan Perlindungan Hutan

“Hal ini karena menurut masyarakat adat Awyu, tidak ada konsultasi publik yang melibatkan keseluruhan masyarakat adat hingga mereka memberikan persetujuan tersebut,” ujar Billy, Rabu (5/6/2024).

Kedua, memberikan pengarahan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) agar menyusun kerangka pembangunan Tanah Papua secara menyeluruh. Tentunya, dengan memasukkan komponen perlindungan hutan sebagai sumber hidup dan juga perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Terakhir, mendorong konsep pembangunan ekonomi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk di dalamnya menggerakkan alternatif ekonomi yang bersumber dari industri yang tidak merusak lingkungan.

“Ini menghindari konversi hutan adat dan hutan lindung ke industri kelapa sawit yang akan mengurangi keragamanan hayati dan kemampuan alami hutan untuk menyerap karbon serta menjadi paru-paru dunia,” ucapnya.

Sebagai Staf Khusus Presiden, Billy pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) No 111 Tahun 2022 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.