Wujudkan Indonesia Emas 2045, Pembangunan Harus Dilanjutkan
Rabu, 29 Mei 2024 - 13:51 WIB
Ia mengatakan, income perkapita harus setara 14 ribu - 15 ribu dolar Amerika Serikat, gini ratio di bawah 0,3%, dan tingkat kemiskinan 1%. "Kalau income perkapita 15 ribu dolar AS tapi ketimpangan tinggi, dan tingkat kemiskinan melebihi 2% itu bukan negara maju," ungkap Bambang.
Dia berpendapat, Indonesia punya peluang emas menjadi negara maju seperti dulu diraih Jepang dan Korea Selatan, karena ada bonus demografi. Persoalannya, bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan bonus tersebut.
Dirinya mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi sumber daya alam, sehingga memberikan peluang berkembangnya industri manufaktur sebagaimana dulu dilakukan oleh Jepang dan Korsel.
Namun dia mengingatkan, jangan berpikir mewujudkan Indonesia Emas itu proyek 5 tahunan, karena masih 20 tahun lagi. Karena itu, ia menegaskan perlunya kesinambungan pembangunan siapa pun pemimpinnya.
"Jangan setiap pemimpin baru ingin merombak kebijakan mulai dari awal, ini seolah-olah pemerintah sebelumnya tidak melakukan apapun," imbuhnya.
Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Chairil Abdini menambahkan, guna mewujudkan kesinambungan pembangunan Bappenas telah menyerahkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045 ke DPR agar disahkan menjadi undang-undang.
Dia berpendapat, Indonesia punya peluang emas menjadi negara maju seperti dulu diraih Jepang dan Korea Selatan, karena ada bonus demografi. Persoalannya, bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan bonus tersebut.
Dirinya mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi sumber daya alam, sehingga memberikan peluang berkembangnya industri manufaktur sebagaimana dulu dilakukan oleh Jepang dan Korsel.
Namun dia mengingatkan, jangan berpikir mewujudkan Indonesia Emas itu proyek 5 tahunan, karena masih 20 tahun lagi. Karena itu, ia menegaskan perlunya kesinambungan pembangunan siapa pun pemimpinnya.
"Jangan setiap pemimpin baru ingin merombak kebijakan mulai dari awal, ini seolah-olah pemerintah sebelumnya tidak melakukan apapun," imbuhnya.
Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Chairil Abdini menambahkan, guna mewujudkan kesinambungan pembangunan Bappenas telah menyerahkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045 ke DPR agar disahkan menjadi undang-undang.
Lihat Juga :