BNPT Sebut 80 Persen Pelaku Terorisme Terpengaruh Dunia Maya
Selasa, 28 Mei 2024 - 22:25 WIB
Forum Group Discussion (FGD) bertema Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji yang digelar PT Indonesia Digital Pos (IDP), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024). Foto/Istimewa
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut 80 persen pelaku terorisme terpengaruh dari dunia maya atau internet. Hal ini dikatakan oleh Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen R Achmad Nurwakhid dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait deradikalisasi narapidana terorisme (Napiter).
Brigjen Achmad mengatakan, berdasarkan data sebagian besar terorisme akibat pengaruh internet.
"Di dunia maya dibilang keterpaparan terorisme saat ini hampir 80 persen, karena dunia maya," kata Achmad dalam FGD bertema Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji yang digelar PT Indonesia Digital Pos (IDP) ini, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).
Ia menduga, kondisi tersebut diperparah dengan masuknya ideologi di era digital yang sangat massif. Oleh karenanya, perlu dilakukan penanganan dan pengawasan ketat dari paham menyimpang.
"Sehingga perlu diputus, kita harus propaganda, kaderisasi yang ada. Kita putus donasi atau logistik atau pembiayaan terorisme," ucap Achmad.
Ia menegaskan, radikalisme maupun paham yang menyesatkan tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Namun, kerap kali stigmanya ditempelkan pada suatu keyakinan.
"Apakah radikalisme itu terkait agama? Saya tegaskan radikalisme, ekstremisme tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi dengan oknum umat beragama. Biasanya menunggangi agama mayoritas di suatu wilayah," ujar Achmad.
Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos (IDP) Sumber Rajasa Ginting menuturkan, seminar diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman terorisme, serta langkah-langkah preventif menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan.
"Terorisme bukan hanya sekadar masalah di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu global yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Ancaman terorisme bisa datang dari mana saja dan kapan saja, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kerja sama dari semua pihak untuk menghadapinya," ujar Sumber Rajasa Ginting dalam diskusi publik bertema Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).
Ia berharap, dari diskusi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan terorisme, strategi pencegahan, serta upaya penanggulangan yang efektif termasuk mengajak para napiter untuk kembali mencintai NKRI.
"Semoga pemaparan yang diberikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam menghadapi ancaman terorisme," katanya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjenpas, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Erwedi Supriyatno mengaku, mendukung program pembinaan narapidana terorisme (napiter) di lapas, salah satunya dengan wawasan kebangsaan.
"Napiter itu hanya salah pemahaman atau salah ideologi, dan terorisme bukan agama," kata Erwedi Supriyatno.
Ia menyebut, program pembinaan wawasan kebangsaan melibatkan pihak-pihak terkait penanganan terorisme. Di antaranya BPIP dan BNPT. Salah satunya melalui program klinik Pancasila, perpustakaan Pancasila dalam lapas dan lainnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, revitalisasi permasyarakatan wujud nyata penanganan para Napiter di Indonesia. Sebab, sebelumnya penanganan Napiter kerap menimbulkan gejolak.
Brigjen Achmad mengatakan, berdasarkan data sebagian besar terorisme akibat pengaruh internet.
"Di dunia maya dibilang keterpaparan terorisme saat ini hampir 80 persen, karena dunia maya," kata Achmad dalam FGD bertema Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji yang digelar PT Indonesia Digital Pos (IDP) ini, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).
Ia menduga, kondisi tersebut diperparah dengan masuknya ideologi di era digital yang sangat massif. Oleh karenanya, perlu dilakukan penanganan dan pengawasan ketat dari paham menyimpang.
Baca Juga
"Sehingga perlu diputus, kita harus propaganda, kaderisasi yang ada. Kita putus donasi atau logistik atau pembiayaan terorisme," ucap Achmad.
Ia menegaskan, radikalisme maupun paham yang menyesatkan tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Namun, kerap kali stigmanya ditempelkan pada suatu keyakinan.
"Apakah radikalisme itu terkait agama? Saya tegaskan radikalisme, ekstremisme tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi dengan oknum umat beragama. Biasanya menunggangi agama mayoritas di suatu wilayah," ujar Achmad.
Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos (IDP) Sumber Rajasa Ginting menuturkan, seminar diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman terorisme, serta langkah-langkah preventif menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan.
"Terorisme bukan hanya sekadar masalah di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu global yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Ancaman terorisme bisa datang dari mana saja dan kapan saja, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kerja sama dari semua pihak untuk menghadapinya," ujar Sumber Rajasa Ginting dalam diskusi publik bertema Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).
Ia berharap, dari diskusi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai perkembangan terorisme, strategi pencegahan, serta upaya penanggulangan yang efektif termasuk mengajak para napiter untuk kembali mencintai NKRI.
"Semoga pemaparan yang diberikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam menghadapi ancaman terorisme," katanya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjenpas, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Erwedi Supriyatno mengaku, mendukung program pembinaan narapidana terorisme (napiter) di lapas, salah satunya dengan wawasan kebangsaan.
"Napiter itu hanya salah pemahaman atau salah ideologi, dan terorisme bukan agama," kata Erwedi Supriyatno.
Ia menyebut, program pembinaan wawasan kebangsaan melibatkan pihak-pihak terkait penanganan terorisme. Di antaranya BPIP dan BNPT. Salah satunya melalui program klinik Pancasila, perpustakaan Pancasila dalam lapas dan lainnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, revitalisasi permasyarakatan wujud nyata penanganan para Napiter di Indonesia. Sebab, sebelumnya penanganan Napiter kerap menimbulkan gejolak.
tulis komentar anda