Hari Buruh, Fraksi PKS Komitmen Tolak RUU Ciptaker
Jum'at, 01 Mei 2020 - 13:36 WIB
Jazuli menegaskan, Fraksi PKS berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh. Sehingga, ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS adalah Fraksi pertama yang menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut. (Baca juga: Dukung Program Kartu Prakerja, Hetifah Beri Sejumlah Catatan Ini ).
"Kita punya tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial," ucap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini juga mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah maupun kalangan dewan, untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.
"Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkasnya. (Baca juga: Pengamat Sebut Banyak Pelanggaran Hukum dalam Program Kartu Prakerja ).
"Kita punya tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial," ucap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini juga mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah maupun kalangan dewan, untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.
"Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkasnya. (Baca juga: Pengamat Sebut Banyak Pelanggaran Hukum dalam Program Kartu Prakerja ).
(zik)
Lihat Juga :