Indonesia Targetkan Tambah Saham Freeport Jadi 61%, Bahlil: Demi Kesejahteraan Rakyat
Jum'at, 03 Mei 2024 - 11:41 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berencana menambah saham di Freeport demi kesejahteraan rakyat. Foto/MPI
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia memastikan proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak Freeport beroperasi hingga 2061. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penambahan saham sebesar 10% sehingga total saham Indonesia mencapai 61%.
Pernyataan Bahlil tersebut diungkapkan dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, Kamis, 2 Mei 2024. Dalam kuliah umum tersebut Bahlil menyinggung soal izin usaha PT Freeport yang yang akan habis pada 2041.
Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10% modal saham menjadi 61%. “Ini tujuan Pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” katanya, Jumat (3/5/2024).
Bahlil mengatakan target penambahan saham Freeport menjadi 61% tersebut bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan penambahan saham tersebut diharapkan akan terdapat lapangan kerja baru bagi Masyarakat.
“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” kata Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2015-2019 ini dalam kuliah umum tersebut.
Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. Indonesia negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara. Bahlil menceritakan, hingga 2018 lalu, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36% sebelum akhirnya menjadi 51,23% pascadivestasi saham pada September 2018 lalu melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar USD3,85 miliar atau hampir Rp60 triliun.
Selain itu terkait soal saham PT Freeport, Bahlil menjelaskan, saat ini saham PT Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp300 triliun.
“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Pemerintah Indonesia beli hampir USD4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai USD20 miliar, Rp300 triliun,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Pernyataan Bahlil tersebut diungkapkan dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, Kamis, 2 Mei 2024. Dalam kuliah umum tersebut Bahlil menyinggung soal izin usaha PT Freeport yang yang akan habis pada 2041.
Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10% modal saham menjadi 61%. “Ini tujuan Pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” katanya, Jumat (3/5/2024).
Bahlil mengatakan target penambahan saham Freeport menjadi 61% tersebut bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan penambahan saham tersebut diharapkan akan terdapat lapangan kerja baru bagi Masyarakat.
“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” kata Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2015-2019 ini dalam kuliah umum tersebut.
Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang jelas. Indonesia negara kaya dan Freeport saat ini merupakan aset negara. Bahlil menceritakan, hingga 2018 lalu, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36% sebelum akhirnya menjadi 51,23% pascadivestasi saham pada September 2018 lalu melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar USD3,85 miliar atau hampir Rp60 triliun.
Selain itu terkait soal saham PT Freeport, Bahlil menjelaskan, saat ini saham PT Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp300 triliun.
“2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagaian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Pemerintah Indonesia beli hampir USD4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai USD20 miliar, Rp300 triliun,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan proses pengajuan izin usaha PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2041 hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
(cip)
tulis komentar anda