Usut Dugaan Ancaman terhadap Deklarator KAMI
Selasa, 18 Agustus 2020 - 10:55 WIB
Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh saat pradeklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Minggu (2/8/2020). Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus sangat prihatin atas adanya dugaan ancaman terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi , Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Hal ini disampaikan langsung deklarator KAMI Din Syamsuddin pada Sabtu (15/8/2020) lalu bahwa jelang deklarasi, sejumlah deklarator diduga mendapatkan gangguan bernada ancaman dan teror dari orang tak dikenal.
"Seharusnya jangan ada pihak yang coba menghalang-halangi serta melakukan gangguan bernada ancaman atau intimidasi kepada tokoh dan inisiator KAMI. Ini bisa diartikan sebagai bentuk pembungkaman terhadap demokrasi. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan demokrasi," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).
Guspardi menambahkan, di zaman digitalisasi sekarang ini, berbagai pihak dengan mudahnya melakukan tindakan yang tidak rasional melakukan ancaman dan teror kepada pihak yang tidak disukainya dengan menyalahgunakan teknologi.
(Baca juga: Amien Rais Bakal Hadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Ini Respons Panitia ).
"Pemerintah yang sekarang harus terbebas dari pola lama seperti orde baru yang otororiter dan jangan terjerumus dengan pola otoritarianisme baru yang implikasinya akan merugikan pemerintah itu sendiri pada akhirnya," pintanya.
Untuk itu, Guspardi berharap agar aparat kepolisian segera mengusut dan mengungkap pihak mana yang diduga melakukan gangguan dan teror bernada ancaman, serta meminta pihak yang melakukan ancaman itu untuk segera berhenti melakukan intimidasi tersebut.
"Seharusnya jangan ada pihak yang coba menghalang-halangi serta melakukan gangguan bernada ancaman atau intimidasi kepada tokoh dan inisiator KAMI. Ini bisa diartikan sebagai bentuk pembungkaman terhadap demokrasi. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan demokrasi," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).
Guspardi menambahkan, di zaman digitalisasi sekarang ini, berbagai pihak dengan mudahnya melakukan tindakan yang tidak rasional melakukan ancaman dan teror kepada pihak yang tidak disukainya dengan menyalahgunakan teknologi.
(Baca juga: Amien Rais Bakal Hadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Ini Respons Panitia ).
"Pemerintah yang sekarang harus terbebas dari pola lama seperti orde baru yang otororiter dan jangan terjerumus dengan pola otoritarianisme baru yang implikasinya akan merugikan pemerintah itu sendiri pada akhirnya," pintanya.
Untuk itu, Guspardi berharap agar aparat kepolisian segera mengusut dan mengungkap pihak mana yang diduga melakukan gangguan dan teror bernada ancaman, serta meminta pihak yang melakukan ancaman itu untuk segera berhenti melakukan intimidasi tersebut.
Lihat Juga :